MASALAH PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG

Achmad Taqwa Aziz(1*)

(1) Staff Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Papua
(*) Corresponding Author

Abstract


The availability of land is important element in development activitiesespecially for public interest. This study aims to
determine the mechanisms applied in land acquisition for Batang Power Plant, in Batang, Central Java; and to explore the supporting
and inhibiting supports in the implementation of the land acquisition and settlement efforts. This study explains development of
Batang Power Plant as infrastructure projects use the mechanism of Public Private Partnerships (PPP), according to The Law No. 30
of 2009 on Electricity and Presidential Decree No. 13 of 2010. The supporting factors of the implementation of land acquisition
are existence of a positive perspective of residents, the price of the deal, the full support of government and large investment
funds. The inhibiting factors of the implementation of the land acquisition are the attitude of the citizens of rejection, the price
disagreement, the issue of environmental pollution and the emergence of land speculators. For resolving obstacles and constraints
in land acquisition created the establishment of a forum of communication together, increasing participation of citizens, transparency
and accountability, creating guarantees the survival of the farm laborers and tenants, and enhancing community empowerment
through CSR programs.

Keywords: Acquisition of land, the power plant.


Keywords


land

Full Text:

PDF

References


Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim

Lubis. (2011). Pencabutan Hak, Pembebasan,

dan Pengadaan Tanah. Mandar Maju,

Bandung.

Moleong, Lexy J. (2009). Metodologi Penelitian

Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Rahman, Noer Fauzi. 2013. Rantai Penjelas

Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik,

dan Meluas. Jurnal Ilmiah PPPM-STPN,

Yogyakarta.

Savitri, Laksmi A. 2013. Korporasi dan Politik

Perampasan Tanah. Insist Press, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sof ian Effendi. (1987).

Metode Penelitian Survai. Pustaka LP3ES,

Jakarta.

Sitorus, MT Felix. (1998). Penelitian Kualitatif Suatu

Perkenalan. Fakultas Pertanian IPB, Bogor.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mitra

Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sitorus, Oloan dkk. (1995). Pelepasan atau

Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan

Tanah. Dasamedia Utama, Jakarta.

Sudjito, dkk. (2012). Restorasi Kebijakan Pengadaan,

Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan

Tanah, serta Kepastian Hukum di

Bidang Investasi. Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.

Sufrianto, Yanto. (2011). Penyebab Sengketa

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

( Studi Kasus Sengketa Pengadaan tanah

untuk Kepentingan Umum di Bengkulu ).

Jurnal Hukum FH UII, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. Mediasi

Sengketa Tanah. Kompas, Jakarta.

Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah

Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian

Agraria. STPN Press, Yogyakarta.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.

____, Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104

Tahun 1960, TLN Nomor 2043.

____, Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah, UU

No. 20 Tahun 1961.

____, Undang-Undang Republik Indonesia

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum, UU

No. 2 Tahun 2012.

____, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang

Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Perpres Nomor 55 Tahun 1993.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Perpres No. 36 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Perpres No. 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden No. 71

Tahun 2012, Perpres Nomor 40 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres

Nomor 67 Tahun 2005.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

Tahun 2005, Perpres Nomor 10 Tahun

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2005 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

, Perka BPN No. 3 Tahun 2007.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Perka BPN

No. 5 Tahun 2012.




DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v0i40.193

Article metrics

Abstract views : 633 | views : 890

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Achmad Taqwa Aziz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats