The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul

  • Fatih Gama Abisono Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
  • Tridaya Rini Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
  • Agustinus Sakro Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Keywords: Formasi kewargaan, redistribusi kesejahteraan, negosiasi

Abstract

Abstract: This study aims to examine the perspective of citizenship as a way to resolve conflicts in commons management in the natural tourism of Bleberan Village, Gunungkidul. This study departed from the reality of the challenge of strengthening the market in guiding village public life, including the commons. At the same time, the village faced a decline in the role of the state as a bulwark for the presence of a sustained commons interest in the form of redistribution of citizens' welfare. This research used qualitative approach with an instrumental case study strategy. Case studies were chosen with the aim of perfecting or building new knowledge. Data was collected by a combination of techniques including interviews, FGDs, observations, and documentation with informans like entrepreneur, tourism unit operator, village government, village-owned enterprises management, and residents. This study found that conflict management in the commons in Bleberan rooted in the formation of contestation citizenship but without adequate negotiation capacity. The communitarian social building of citizens is interconnected with defective liberal citizenship which leads to exclusion, inequality, and concentration of welfare. Meanwhile, the republican model has not been able to offset the dominance of both. Weak negotiating capacity for membership, rights, and burdens on how the commons should be managed resulted in unmanaged contestation. This article concludes that it is important to track citizenship formations as a basis for finding a road map for conflict resolution in managing the commons.

Intisari: Kajian ini bertujuan menguji perspektif kewargaan sebagai cara mengurai konflik pengelolaan the commons berupa wisata alam di Desa Bleberan Gunungkidul. Kajian dilatarbelakangi tantangan menguatnya pasar dalam memandu kehidupan publik desa, termasuk the commons. Pada waktu yang sama, desa dihadapkan pada merosotnya peran negara sebagai benteng keberlangsungan commons interest berupa redistribusi kesejahteraan warga. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan strategi studi kasus instrumental. Studi kasus dipilih dengan tujuan menyempurnakan atau merintis  pengetahuan baru. Data dikumpulkan dengan kombinasi teknik wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber pelaku usaha, pengelola wisata, pemerintah desa, pengurus BUMDesa, serta warga. Hasil kajian menemukan konflik pengelolaan the commons di Bleberan berakar dari formasi kewargaan yang kontestatif namun tanpa diimbangi kapasitas negosiasi secara memadai. Bangun sosial komunitarian warga  berkelindan dengan kewargaan liberal yang cacat memunculkan eksklusi, ketidaksetaraan, dan pemusatan kesejahteraan. Sementara itu model republikan belum mampu tampil mengimbangi dominasi keduanya. Lemahnya kapasitas negosiasi atas keanggotaan, hak, dan beban tentang bagaimana the commons seharusnya dikelola berimplikasi pada kontestasi yang tidak terkelola. Artikel ini menyimpulkan pentingnya melacak formasi kewargaan sebagai basis menemukan peta jalan resolusi konflik pengelolaan the commons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bellamy, R, Dario, C, & Santoro, E 2004, Lineages of European citizenship: right, belonging, and participation in eleven nation-state, Palgrave-McMillan 2, New York.
Bogdan, R. & S, Biklen 1982, Qualitative research for education: An introduction to theory and practice, Alien and Bacon Inc, New York.
Breiner, R 1995, Theorizing citizenship, State Univerity of New York Press, New York.
BUM Desa “Sejahtera”, 2014, Laporan pertanggungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2013.
BUM Desa “Sejahtera”, 2015, Laporan pertanggungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2014.
BUM Desa “Sejahtera”, 2016, Laporan pertanggungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2015.
BUM Desa “Sejahtera”, 2017, Laporan pertanggungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2016.
BUM Desa “Sejahtera”, 2018, Laporan pertanggungjawaban BUM Desa “Sejahtera” Tahun 2017.
Eko, S 2015, Daerah inklusif, IRE-ACCSES, Yogyakarta.
Eko, S, Barori, M, Hastowiyono 2017, Desa Baru Negara Lama, Pasca Sarjana STPMD APMD, Yogyakarta.
Faulks, K 2000, Citizenship, Routledge 6.
Fraser, N 1995, Mapping the feminist imagination: from redistribution to recognition to representation, contellation 12 (3): 295-307.
Fraser, N 2010, Scales of justice: reimagining political space in globalizing world, paperback edition, Columbia University Press, New York.
Fraser, N & Olson, K 2008, Adding insult to injury: nancy fraser debates her critics, Verso, London.
Gat, A 2003, Rural petty-state and overlordship: missing link in the evolution of the early state, Anthropos, Bd., 98, H1.
Hanif, H 2012, Dibawah bayang-bayang kewargaan pasar (market citizenship)? Menegaskan politik inklusi, mengabaikan politik redistribusi, makalah dalam Seminar International ke-13 “Dinamika politik lokal di Indonesia: Kewargaan subnasional dan cita-cita negara bangsa dalam dinamika dan perspektif lokal, diselenggarakan di Percik Salatiga pada tanggal 10-13 Juli 2012.
Hapsari, Maharani 2018, Membangun gerakan keadilan kelapa sawit: Kewargaan dan Identitas Kolektif dalam Hiariej, E & Stokke, K 2018, Politik Kewargaan di Indonesia, YOI dan Polgov, FISIPOL, UGM, Yogyakarta.
Hardin, G 1968, The tragedy of the commons, Science Vol. 162, Issue 3859, pp. 1243-1248.
Hiariej, E & Stokke, K (eds) 2018, Politik kewargaan di Indonesia, YOI dan Polgov, FISIPOL, UGM, Yogyakarta.
Heywood, A 2007, Political theory: Introduction, MacMillian Press.
Isin, EF & Turner, B 2002, ‘Citizenship studies: An Introduction’, dalam Isin, EF & Turner, B (eds.), Handbook of Citizenship Studies, Sage Publication.
Jayasuriya, K 2005, ‘Beyond institutional fetishism: from the developmental to the regulatory state’, dalam “New Political Economy’, Volume 10, Issue 3.
Liauw, H 2013, ‘Mengintip eksotisme wisata di Desa Bleberan’, Kompas.com, 14 Desember 2013, dilihat pada tangal 16 Juli 2019, http://travel.kompas.com/read/2013/12/14/2012548/.
Lund, C 2011, ‘Land rights and citizenship in Africa’, Discussion Pap er 65, Nordiska Afrika Institutet, Uppsala.
Mamiek 2012, ‘Desa wisata ramaikan pariwisata di Gunung Kidul’, ANTARA News, 3 Oktober 2012, dilihat pada 16 Juli 2019, http://jogja.antaranews.com/berita/304524.
Marshall, TH 1965, Class, Citizenship and Social Development, Anchor, New York.
Ostrom, Er 1990, Governing the commons: the evolution of institution for collective action, Cambridge University Press, UK.
Pemerintah Desa Bleberan, 2016, RPJM Desa Bleberan 2016-2021.
Pemerintah Desa Bleberan, 2018, Profil Desa Bleberan Tahun 2018.
Portes, A & Landolt, P 2000, Social capital: promises and pitfall of its role in develpoment, Journal of Latin America Studies, 32.
Putnam, R 2000, Bowling alone: the collapse and revival of American community, Simon and Schuter, New York.
Putri, VR 2012, Denizenship, kontestasi dan hibiridasisasi ideologi di Indonesia, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta.
Rachman, NF, Siscawati, M 2016, 13 Forestry Law, ‘Masyarakat adat and struggles for inclusive citizenship in Indonesia’ dalam Antons, C. 2016, Routledge Handbook Of Asian Law. Routledge.
Rasch, E.D 2012, ‘Transformations in citizenship: local resistance against mining projects in Huehuetenango (Guatemala)’. Journal of Developing Societies, 28(2), 159–184. Diakses dari: doi:10.1177/0169796x12448756, pada tanggal 8 April 2020, pukul 21.16.
Roche, M 1992, Rethinking citizenship: welfare, ideology, and change in modern society, Polity Press, Cambridge.
Stake, RE 2005, Qualitative case study in Denzin, NK & Lincoln, Y S. (Eds) 2005, The Sage Handbook of Qualitative Research, 3rd ed. Thousand Oaks, Sage Publications, CA.
Stokke, K 2018, ‘Politik kewargaan: kerangka analisis’ dalam Hiariej, E. & Kristian Stokke, K (eds) 2018, Politik kewargaan di Indonesia, YOI dan Polgov FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Sutarmi 2014, ‘Gunung Kidul gandeng BNI kembangkan Sri Gethuk’, Antara News, 12 September 2014, dilihat pada 16 Juli 2019,https://jogja.antaranews.com/berita/325549.
Tapiheru, J, dkk 2018, ‘Politik kewargaan dan kesejahteraan: melawan hegemoni ekstravisme di daerah kaya sumber daya alam’ dalam Hiariej, E & Stokke, K (eds) 2018, Politik Kewargaan di Indonesia, YOI dan Polgov FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Woolcock, M & Naraya, D 2000, Social capital: implications for develpoment theory, reseacrch and policy, The World Bank Research Observer 15 (2).
Yin, RK 2012, Studi kasus: desain dan metode. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
CROSSMARK
Published
2020-05-15
DIMENSIONS
How to Cite
Abisono, F. G., Rini, T., & Sakro, A. (2020). The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 6(1). https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422