ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH
Abstract
The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of human
right should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari
pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, should
get a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as compared
to the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that they
do not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease of
lands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,
the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.
Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.
Downloads
References
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Ismail, Nurhasan. 2011. “Hukum Prismatik: Kebutuhan
Masyarakat Majemuk Sebuah
Pemikiran Awal.” Pidato Pengukuhan Guru
Besar Pada Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, 12 Desember 2011 di Yogyakarta.
Komisi Hukum Nasional RI. 2012. Kebijakan Keberpihakan
Hukum Suatu Rekomendasi,
Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
Mahfud MD, Moh. 2013. Kompleksitas dalam Politik
Hukum Agraria, Kata Pengantar dalam
Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria,
Jakarta:Konstitusi Press.
Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum
Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.
Sihombing, Irene Eka. 2011. “Budaya Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”.
Dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan
Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu
Pendekatan Multidispliner. Kumpulan
Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60
Tahun Prof. Aries Sukanti Hutagalung.Badan Penerbit FHUI.
Soehino. 1985. Hukum Tata Negara: Negara
Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
Yogyakarta: Liberty.
Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata
Negara, Bandung: Alumni.
Sumardjono, Maria S.W. 2009. Tanah dalam
Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
____, 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi
dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
Tauhid, Mohchammad. 2009. Masalah Agraria
Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran
Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN
Pres.
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-
Benda Yang Ada Diatasnya (LN 1961/288; Tln
No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1961).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3451)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 35).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 223).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda
Yang Ada Di Atasnya.
