2026-06-15T01:22:51Z https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/oai

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/28 2022-03-22T18:24:42Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160531 2016 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i1.28 doi dc Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu Waryanta, Waryanta Abstract: Indonesia has the second longest coastline in the world. This condition is considered as a potential to promote the development of the nations. Nevertheless, some issues emerged related to the development of coastal areas; one of them is the arrangement of the coastal region. The concept of Coastal Zone Planning and Integrated Upper Land Management’is the concept of sustainable arrangement, integrating land spatial planning and marine spatial planning. This concept is set up to organize an integrated and comprehensive coastal areas management, including the elements of land and marine water. However, Coastal Zone Planning and Integrated Upper Land Management not yet considering the factor of land use, utilization, tenure and ownership. To achieve this, it is necessary to set up land use and spatial planning regulations for coastal area, as well as to set up its potential of coastal area planning. Keywords: Coastal, Planning, Land Intisari: Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan kedua wilayah pantainya terpanjang di dunia. Hal ini tentu merupakan potensi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan di negara ini. Namun demikian, masih banyak persoalan yang dihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir, antara lain masalah penataan wilayah pesisir. Konsep “Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadu “adalah konsep penataan wilayah masa mendatang yang mencoba mengkompromikan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Perencanaan Ruang Laut. Dengan konsep ini diharapkan penataan wilayah pesisir yang melibatkan unsur daratan dan perairan laut menjadi integrative dan komprehensif. Namun demikian, perencanaan Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadu belum mempertimbangkan faktor penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah. Dan untuk melengkapinya diperlukan kebijakan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan penyusunan potensi penataan kawasan di wilayah pesisir. Kata Kunci: Pesisir, Penataan, Pertanahan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2016-05-01 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/28 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Waryanta Waryanta

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/29 2022-03-22T18:24:42Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160531 2016 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i1.29 doi dc Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan) Sitorus, Oloan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: The legal relations of land tenure, ownership, usage and utilization of agrarian resources still require further restructurization. The economic development during the New Order era abandoned the necessity of the legal differences of land tenure and land ownership, with the legal relations of the collection and utilization of agrarian resources excluding land. Consequently, there are misleading in interpreting the right and permission as a form of legal relationship. These misleading should be rectified in the land law draft which will be drafted. The future land law should be able to clearly regulate the legal relations of land tenure, and should be consistently built since the early tenure in the form of occupation, possession, and ownership by the Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. Land tenure relationship is mentioned by the concept of land right. Furthermore, it should be confirmed in the Land Law Draft that the relationship between collection and utilization of natural resources are confirmed as permit, and should not be considered as the basic of land utilization as earth surface. Reclamation set up by the concession holders for mining area recovery should not be considered as an “entry point” to legalize land rights. Keywords: legal relation, right, license Intisari: Hubungan hukum penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan Sumberdaya Agraria masih memerlukan penataan. Perkembangan ekonomi selama era Orde Baru mengabaikan pentingnya pembedaan hubungan hukum tenurial penguasaan dan pemilikan tanah dengan hubungan hukum pengambilan dan pemanfaatan sumberdaya agraria selain tanah. Akibatnya, terjadi kesesatan berfikir dalam mamaknai hak dan ijin sebagai bentuk hubungan hukum. Kesesatan berfikir ini harus diakhiri di dalam RUU Pertanahan yang akan disusun. RUU Pertanahan itu harus jelas mengatur bahwa hubungan hukum tenurial dengan tanah harus konsisten dibangun sejak penguasaan awal dalam bentuk okupasi (occupation), penguasaan dan pemunyaaan (possession), dan pemilikan (ownership) oleh Kementerian ATR/BPN. Hubungan tenurial dengan tanah disebut dengan konsep hak atas tanah. Selanjutnya, perlu dikonfirmasi dalam RUU Pertanahan tersebut bahwa hubungan pengambilan dan pemanfaatan kekayaan alam dikonfirmasi sebagai ijin, yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan tanah sebagai permukaan bumi. Reklamasi yang dilakukan pemegang ijin untuk memulihkan areal tambang, tidak dapat dijadikan sebagai “pintu masuk” bagi terjadinya hak atas tanah. Kata kunci: hubungan hukum, hak atas tanah, ijin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2016-05-01 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/29 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Oloan Sitorus

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/31 2022-03-22T18:24:42Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160531 2016 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i1.31 doi dc Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy” Pinuji, Sukmo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use, utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs of different parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decision making for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data access within stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” of the integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of the implementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP is developed mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LIS to support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI. Key words: LIS, IDS, Geo-KKP Intisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasian SIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasi Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN, sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkan oleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harus diafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial. Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2016-05-01 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/31 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Sukmo Pinuji

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/35 2022-03-22T18:24:42Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "160531 2016 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i1.35 doi dc Review Buku Perjuangan Perempuan Adat Memulihkan Tubuh Alam Mariana, Anna Mollo ada di tanah Timor Dulu dijaga Tua adat Tapi sekarang menjadi hancur Dijamah tangan-tangan yang kotor Tanah Mollo tanah yang indah Mengapa sekarang mejadi hancur Usif, amaf, meo, feotnay sepertinya bercerai Tutur adat harus dimulai Satukan langkah menjaga Mollo Untuk itu Mollo bersatu Agar jangan mudah dihasut Bersatulah, bersatulah Mollo pasti Jaya ([lagu yang dinyanyikan saat pelatihan analisis dampak lingkungan di Desa Tanua, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2016-05-01 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/35 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Anna Mariana

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/37 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.37 doi dc MANUSIA DAN TANAH: KEHILANGAN DAN KOMPENSASI DALAM KASUS LAPINDO Novenanto, Anton Abstract: The paper is trying to discuss on how land forms social relation and what happens when the relation is forced to be ended. Two types of social relationship will be discussed. They are human-human and human-land relationship. The two relations are getting more sophisticated due to the lost of land. Based on Lapindo case, the discussion on how the compensation is given to those undergoing the lost of land. This causes a new problem. There is a unique relation between man and his land- that is not only the relation on economic value but also on cultural value. This paper, later on, is offering the agrarian reflective thinking on the lost of land and its compensation. Keywords: land, compensation, lost, sense of belongs, Lapindo case Abstrak: Artikel ini membahas bagaimana tanah membentuk relasi sosial dan apa yang terjadi bila relasi itu diputus paksa. Artikel ini mengangkat dua jenis relasi sosial, yaitu relasi antar-aktor manusia dan antara manusia dengan tanah. Kedua relasi tersebut semakin kompleks seiring dengan hilangnya tanah secara paksa. Berangkat dari kasus Lapindo, artikel ini mendiskusikan bagaimana “kompensasi” yang diterapkan untuk mengganti “kehilangan” yang dialami manusia justru memunculkan permasalahan baru. Argumen yang diangkat sangat umum, bahwa relasi manusia dengan tanahnya sangat unik karena pada tanah manusia tidak hanya melekatkan nilai ekonomi tapi juga nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, artikel ini hendak menawarkan bahan refleksi bagi studi agraria untuk memikirkan kembali tentang konsep “kehilangan” dan “kompensasi” atas tanah. Kata kunci: tanah, kompensasi, kehilangan, rasa memiliki, kasus Lapindo Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/37 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Anton Novenanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/38 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.38 doi dc ANALISIS KRITIS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BIDANG PERTANAHAN Antoro, Kus Sri Abstract: The structure of land tenure and ownership in Special Province of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) has changed radically since The Law No 13/2012 on Yogyakarta’s Special Status (UUK DIY) was enacted.. The changes include 1) establishment of both the Sultanate (Kasultanan) and Pakualaman Regency as special legal bodies allowed to possess lands, according to this article by the name of Culture Heritage Legal Body (Badan Hukum Warisan Budaya/BHWB); 2) establishment of the existence of lands categorized as Sultan’s (Sultanaat Grond/SG) and Pakualaman’s (Paku Alamanaat Grond/PAG). This paper is the result of a community desk study conducted from September 2014 to February 2015, and is aimed at showing: 1) the legal position of SG and PAG; 2) the legal position of state-controlled lands; 3) the legal position of lands belonging to society, either individual or communal (village-owned lands), 4) the position of agrarian law to UUK DIY. The analysis of official documents carried out using historical; legal; and social-cultural approaches to critically analyze the substance and implementation of UUK DIY. Keywords: UUK DIY, Kasultanan, Pakualaman, Sultanaat Grond, Paku Alamanaat Grond Abstrak: Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami perubahan mendasar sejak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) disahkan. Perubahan tersebut meliputi 1) penetapan Kasultanan/Kadipaten (Pakualaman) sebagai badan hukum khusus yang dapat memiliki tanah, dalam tulisan ini disebut Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB); 2) pengukuhan eksistensi tanah-tanah yang digolongkan sebagai Sultanaat Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG). Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian pustaka oleh komunitas masyarakat yang dilakukan dari September 2014 hingga Februari 2015, dan bertujuan untuk menunjukkan 1) kedudukan hukum dari tanah dengan status SG dan PAG; 2) kedudukan hukum dari tanah yang dikuasai negara, 3) kedudukan hukum dari tanah yang dimiliki masyarakat, baik individu maupun komunitas (tanah desa), 4) kedudukan hukum agraria terhadap UUK DIY. Analisis terhadap isi dokumendokumen resmi dilakukan dengan pendekatan sejarah, hukum, dan sosial budaya untuk menelaah secara kritis substansi dan implementasi UUK DIY. Kata kunci: UUK DIY, Kasultanan, Pakualaman, Sultanaat Grond, Paku Alamanaat Grond Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/38 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Kus Sri Antoro

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/39 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.39 doi dc MEMAHAMI REORGANISASI RUANG MELALUI PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA Rachman, Noer Fauzi Abstract: The article bases on agrarian politic perspective to show the significance to consider the changing forces of “spatial reorganization” to expand capitalists mode of production for producing global commodities. Urbanized Indonesians are accustomed to fill their needs through market transaction. They take for granted that the transaction is natural. Moreover, for those who have interest to get profit, the transaction is the normalized mechanism. Different from the general view which assuming that the market mechanism is treated as opportunity, the article considers a market as an imperative force. Referring to Wood (1994, 2002) which promote market-as-imperative approach, the paper shows various mechanisms of deploying violence, including to change property relations in terms of land, natural resource, and territory. Keywords: spatial reorganization, capitalist production, market as imperative Abstrak: Naskah ini mempergunakan perspektif politik agraria ini untuk menunjukkan pentingnya kita mempertimbangkan perubahan dari waktu kewaktu kekuatan-kekuatan pembentuk “reorganisasi ruang” untuk perluasan cara/ system produksi kapitalis yang menghasilkan komoditas-komoditas global. Banyak orang kota Indonesia sudah terbiasa dan dibiasakan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui transaksi jual beli. Semua cenderung menganggap transaksi jual-beli itu adalah alamiah. Lebih dari itu, untuk berhasil memenuhi kepentingan memperoleh pendapatan atau keuntungan, cara jual beli merupakan sesuatu yang sudah lazim ditempuh. Berbeda dengan pandangan umum bahwa pasar sebagai penyedia kesempatan, naskah ini menganggap pasar sebagai kekuatan yang memaksa. Merujuk pada karya Wood (1994, 2002) yang promosikan pendekatan market-as-imperative (pasarsebagai- paksaan), naskah ini menunjukkan berbagai mekanisme operasi-operasi paksa reorganisasi ruang tersebut, termasuk mekanisme pemutusan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumberdaya alam dan wilayahnya. Kata Kunci: reorganisasi ruang, produksi kapitalis, pasar sebagai pemaksa Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/39 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Noer Fauzi Rachman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/40 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.40 doi dc MASA DEPAN ANAK MUDA PERTANIAN DI TENGAH LIBERALISASI PERTANAHAN Luthfi, Ahmad Nashih Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Saluang, Surya Abstract: The opitimism and persistence of small farmers, such as Alexander Chayanov’s view, need to be thoroughly explored by examining the demographic composition of the farmers’ families, especially those of their younger genarations. The paper is aimed at finding the critical existance of the Indonesian agricultural regeneration caused by the structural constraints. They can be in the form of political large-sacle land alocation for corporates; and other stuctural patriarchal and grontocratic constraints; instead of the young generations’ motivation. If the above constraints are able to be eliminated, as two cases in Halmahera islands and one village in Kulonprogo regency, Yogyakarta, there will be large opportunity for them. The youths’ enthusiasm will grow if there is an open access for them. The access can be in the form of land, work opportunity, knowledge on agriculture as well as agricultural policy for household-scale. Keywords: youth farming generation, alocation policy, patriarchal and grontocratic cultures, access. Abstrak: Optimisme peran dan persistensi petani kecil sebagaimana pandangan Alexander Chayanov perlu lebih didalami dengan melihat komposisi demografis keluarga masyarakat tani, khususnya generasi muda mereka. Tulisan ini mengkaji adanya krisis regenerasi pertanian Indonesia yang lebih disebabkan adanya kendala-kendala struktural berupa politik pengalokasian tanah skala besar untuk korporasi; dan kendala kultural yang bersifat patriarkis dan grontokratis; alih-alih absennya motivasi generasi muda. Ketika kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus di dua desa di kepulauan Halmahera dan satu desa di Kulonprogo, Yogyakarta, maka terbuka peluang besar keterlibatan mereka. Antusiasme generasi muda akan tumbuh ketika segenap akses terbuka luas bagi mereka, yakni berupa tanah, keterbukaan tenaga kerja, pengetahuan pertanian, serta kebijakan pertanian skala rumah tangga. Kata kunci: generasi muda pertanian, politik alokasi, budaya patriarkis dan grontokratis, akses Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/40 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Ahmad Nashih Luthfi, Surya Saluang

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/41 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.41 doi dc PETA P4T HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN IDENTIFIKASI TANAH ABSENTEE Mujiati, Mujiati Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: An absentee land is one of the pieces of land for a Land Reform Object Tanah needed for distribution. Data of lands derived from absentee lands have not been available up to the present moment. The government needs to publish a policy to identify and enlist the above mentioned absentee lands. Those lands can be identified by Maps on Land Ownership, Land Tenure, Land Use and Land Utilization (P4T) made through Participative Mapping on Community-based Land Management (MPBM)..The data base of the MPBM activity are in the forms of Book A on land Register, Book B on spatial data resulted from parcel measurement, Book C on notes of transfer and cases, Book D on spatial planning, land use, water use and building construction planning. The main data needed for IP4T mapping is Book A. The change of Article 3 on The Government Regulation No. 224 of 1961 is required to make the identification more effective. Keywords: participative mapping, absentee lands, IP4T maps. Abstrak: Tanah absentee merupakan salah satu Tanah Obyek Landreform yang diperlukan dalam rangka kegiatan redistribusi tanah. Data tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee sampai saat ini belum tersedia. Pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data tanah absentee tersebut. Tanah absentee dapat diidentifikasi melalui Peta Pemilikan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dibuat melalui Pemetaan Partisipatif kegiatan Manajemen Pertanahan Bernbasis Masyarakat (MPBM). Data base kegiatan MPBM berupa Buku A tentang daftar tanah, Buku B tentang data spasial hasil pengukuran bidang tanah, Data C tentang catatan mutasi dan masalah tanah, Buku D tentang penataan ruang, penggunaan tanah, tata guna air dan tata bangunan. Sedangkan data pokok yang diperlukan dalam membuat peta IP4T adalah Buku A yang berisi daftar tanah dan data spasial mengenai bidang tanah di Buku B. Berdasarkan peta P4T tersebut dapat diidentifikasi tanah pertanian absentee. Perlu perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 agar identifikasi tanah absentee dapat lebih efektif. Kata kunci: pemetaan partisipatif, tanah absentee, peta IP4T Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/41 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Mujiati Mujiati

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/42 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.42 doi dc PENTINGNYA PETA DESA Fisko, Fisko Abstract: The making of Village Boundary Map is mandated by the Law No 6 0f 2014 on Village. The map of Village Boundary should not only present the boundary of the area but should also present the data and information included in the village..The activity of listing done by P4T should result a village map.. The implementation of the activity is suggested to change—that is by applying the participatory Mapping Model. There should be a comprehensive understanding of society, the Local Government, together with the ministry of ATR/BPN on a Village map as the map will show not only parcels of lands but also potential of land as well as problems related to the existence of lands. This will make us aware of the importance of a village map. The model will also benefit the ministry of ATR/BPN. One the benefits are that the map presents objects of Agrarian reform of 9 million hectares of within 2015- 2019. Keywords: Village map, Participative Mapping. Abstrak: Pembuatan Peta Batas Wilayah Desa merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peta Batas Wilayah Desa seyogyanya tidak hanya menyajikan batas wilayah desatetapi juga menyajikan data dan informasi yang ada dalam desa tersebut.Kegiatan inventarisasiP4T merupakan kegiatan pertanahan yang salah satu hasilnya adalah Peta Desa. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi P4T kedepan disarankan diubah dengan menerapkan Model Pemetaan Partisipatif. Partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah bersama Kementerian ATR/BPN akan Peta Desa yang komprehensif dan berdayaguna karena menyajikan batas wilayah desa plus data dan informasi P4T setiap bidang tanah serta kondisi, potensi dan permasalahan yang ada dalam desa tersebut.Dengankondisi seperti ini, kita akan menyadari betapa pentingnya Peta Desa. Bagi Kementerian ATR/ BPN, model kegiatan seperti ini mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah menyediakan potensi obyek Reforma Agraria sebanyak 9 juta hektar sesuai RPJMN Bidang Pertanahan 2015-2019. Kata kunci: Peta Desa, Pemetaan Partisipatif Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/42 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Fisko Fisko

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/43 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.43 doi dc INTERAKSI KEPENTINGAN DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Setyo, Priyo Katon Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) is a tax given by the Central Government to the Local Government. This is based on the Law No. 28 of 2009. Magelang Regency, as a local government, which was given the duty, has prepared regulations in the form of Regional Regulation (Perda) No 13 of 2010. In collecting the taxes, the Magelang Regency delegates to Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD). Based on the above order, the verification process of the deeds made by the Land Deed Officials was done. It was proved that the process took a longer time than that of the process before it was delegated. The determination of NJOP at the beginning of the year was also late. This causes the process of making the deeds was done later than the time already determined. The dual interest in determining BPHTB in Magelang regency needs to be cooperated so that both parties are accommodated. Keywords: BPHTB, dual interest. Abstrak: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) merupakan pajak yang telah dilimpahkan oleh Pemerinatah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2009, Kabupaten Magelang sebagai daerah yang menerima pelimpahan kewenagan tersebut telah mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan berupa Perda No 13 Tahun 2010, Dalam melakukan pemungutan pajak Pemerintah Kabupaten Magelang mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD), Kabupaten Magelang untuk melakukan pemungutan pajak. Atas dasar hal itu maka dilakukan proses verifikasi atas akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Verifikasi yang dilakukan ternyata mememerlukan waktu yang lebih lama dari pada waktu sebelum ada pelimpahan, sementara itu dalam penentuan NJOP di awal tahun juga mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan pengunduran tanggal dalam pembuatan akta. Interaksi kepentingan yang terjadi di dalam penentuan BPHTB di Kabupaten Magelang, mmerlukan sinergi agar kepentingan seluruh pihak terakomodir.. Kata kunci: BPHTB, Interksi kepentingan A. Pengantar Dengan berlakunya Undang- Uundang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/43 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Priyo Katon Setyo

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/44 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.44 doi dc PENGATURAN ZONING SEBAGAI PENGENDALI PEMANFAATAN RUANG (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede) Wahyuningtyas, Ayu Utami, Westi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: The development of a historic and aesthetic region such as Kotagede need controlling and managing in order not to degrade its regional image. One of the efforts to maintain the region is that planning the conservation of old bulidings in the form of blocks or zoning. The method used in plaaning the zone is called evaluative method. The result of the evaluation will be the base of directing the development at Kotagede. Therefore, the space utilization and land use would be optimal. This will suit with the the function of sustainable environment. The result of the research showed that Kotagede has undergone changes so that it replaces the originality of Kotagede. The formulated concept was blocks which include land use, land parcels, building infrastructures, environments, as well as the elements supporting the buildings. Keywords: spatial planning, blocks, building constructions, preservation, Kotagede Abstrak: Perkembangan kawasan yang bernilai historis dan estetis seperti Kawasan Kotagede perlu dikontrol dan dikendalikan agar tidak menurunkan citra kawasan. Salah satu upaya mempertahankan kawasan adalah rencana penataan pengaturan konservasi bangunan kuno yangdituangkan dalam bentuk penataan blok atau zoning.Metode yang digunakan dalam perencanaan adalah metode evaluatif. Hasil dari evaluasi menjadi dasar untuk melakukan arahan bagi pengembangan di Kotagede, sehingga pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah dapat dioptimalkan sesuai dengan fungsi kawasan dan keberlanjutan lingkungan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kotagede telah mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan pudarnya karakter asli Kotagede. Konsep yang dirumuskan meliputi blok yang berkaitan dengan penggunaan tanah, perpetakan tanah, infrastruktur bangunan dan lingkungan, dan unsur penunjang bangunan. Kata kunci: perencanaan tata ruang, blok, bangunan, preservasi, Kotagede Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/44 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Ayu Wahyuningtyas, Westi Utami

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/45 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.45 doi dc REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN Kariyono, Kariyono Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Wahyono, Eko Budi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nugroho, Tanjung Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Abstract: ORS is a GNSS station operating continuously for 24 hours. It is also used as a reference for determining a, both as a real time and as post-processing. Cors in BPN RI is known as Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI has not yet optimized the use JRSP to reconstruct parcel boundaries. The research is aimed at examine the JRSP in reconstructing parcel boundaries. The analysis on lateral displacement tolerance and the difference on the area of parcles was based on technical guidance of PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and the t test using the level of significance of ( )=5%. The results were:1)The reconstruction of parcels using JSRP can be done by firstly implementing the coordinate transfer and the most accurate Helmert coordinate transfer method using a posteriori variance of ( ) = 1.143020313; 2) The lateral transformation and the difference on parcel areas using JRSP suited the tolerance and the result of the t test did not show any significance level of ( ) = 5% . Keywords: reconstruction, parcel boundaries, JRSP Abstrak: CORS merupakan stasiun GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama 24 jam sebagai acuan penentuan posisi, baik secara real time maupun post-processing. CORS di BPN RI dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI belum mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji JRSP dalam pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Analisis terhadap toleransi pergeseran lateral dan perbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP berdasarkan Juknis PMNA/KBPN No 3 tahun 1997 dan uji t dengan taraf signifikansi ( )=5%. Hasil penelitian ini adalah : 1)Rekonstruksi batas bidang tanah tanah menggunakan JRSP dapat di laksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan transformasi koordinat dan metode transformasi koordinat yang paling teliti adalah metode Helmert dengan varian posteriori ( ) = 1.143020313; 2)Pergeseran lateral dan perbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP memenuhi syarat toleransi dan dari uji t dengan taraf signifikansi ( ) = 5% tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Bidang Tanah , JRSP Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/45 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Kariyono Kariyono, Eko Budi Wahyono, Tanjung Nugroho

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/47 2022-03-22T18:25:01Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "181016 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i1.47 doi dc REVIEW BUKU KAPITALISME PEDALAMAN DAN PRAKTIK POLITIK ETNOGRAFI Darmanto, Darmanto Karya etnograf i mengenai penduduk pedalaman cenderung didominasi oleh pandangan hitam-putih mengenai suku-suku terpencil berbudaya unik dan peduli lingkungan yang menghadapi kekuatan merusak dari luar. Buku Land’s End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier (selanjutnya disebut LE) mengisahkan penduduk pedalaman tetapi tidak menghadirkan cerita sederhana pahlawan-pecundang. Sebaliknya, LE berisi kisah penduduk Lauje di pedalaman Sulawesi Tengah yang aktif terlibat dalam perubahan, mengagumi gaya hidup konsumtif dan aktif memanfaatkan peluang pasar. Berdasar penelitian dua dekade (1990-2009) di dataran tinggi Lauje, antropolog Tania Li mendeskripsikan dan menganalisis hubungan sosial orang Lauje setelah terlibat dengan produksi kakao. Produksi kakao menghasilkan hubungan kapitalis yang tidak hanya menawarkan harapan dan kemakmuran namun juga menciptakan hubungan sosial baru berdasar kelas sosial dan kepemilikan sarana produksi. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-10-16 00:00:00 application/pdf application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/47 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Darmanto Darmanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/48 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/49 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/50 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/51 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/52 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/53 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/54 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/55 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/56 2021-09-29T08:37:04Z JB:ART

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/65 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.65 doi dc Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria Sembiring, Julius STPN Abstract: State’s possession of agrarian resources , called as State’s right of control is the authority of the State attained through the atribution principle of the 1945 Constitution. In the National Land Law, the State’s right of control is the delegation of the public’s right to the State to manage resources, and was called as the highest right of the nation. Based on this delegation, the State has the authority to formulate policies, execute regulations, and also to arrange, manage, and control agrarian resources. To avoid misconducts on the implementation of the State’s right of control, the State authorities are limited by 3 (three) aspects, which are: the objective of the right itself for the greatest prosperity of the people; individual right and legal entity; and ulayat right of land of traditional society. On the implementation, State’s right of control was delegated to particular authorities (agrarian/land, forestry, and mining agencies), in which these authorities issuing civil rights such as ‘land right’ and ‘land permit’. K K K K Keywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: state’s right of control, agrarian resources, delegation of authority. Intisari: Penguasaan negara atas sumber daya agraria (SDA) yang disebut dengan hak menguasai negara (HMN) merupakan wewenang yang diperoleh negara berdasarkan prinsip atribusi dari UUD 1945. Dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, HMN tersebut merupakan pelimpahan hak publik berupa amanat untuk mengelola dari Hak Bangsa – sebagai hak yang tertinggi – kepada negara. Atas dasar pelimpahan tersebut, negara berwewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap SDA.  Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari HMN tersebut, maka kewenangan negara dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu: oleh tujuan dari HMN itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat; oleh hak perseorangan dan badan hukum; serta oleh hak ulayat masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya HMN itu dilimpahkan pada otoritas tertentu (pertanahan, kehutanan, dan pertambangan) dan kemudian oleh otoritas tersebut diterbitkan hak yang berkarakter perdata seperti ‘hak atas tanah’ dan ‘izin’ kepada pihak tertentu. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: hak menguasai negara, sumber daya agraria, pelimpahan wewenang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/65 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Julius Sembiring

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/66 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.66 doi dc Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis Zakaria, R Yando Abstract: Arizona (2015b) reported that in the last mid-2015, there were lots of local regulation products intended as instruments to recognize the rights of indigenous people. Eventhough 40% of these products contain arrangements of the area, lands and communal forests, in reality, total area that have been effectively possessed by local communities were insignificant. According to Arizona (2015a), this condition occurred because the advocacy agenda trapped by the complexity of the diversity of the subjects and objects of the indigenous rights to be recognized and protected. This article was not about to argue that conclusion. However, this paper believes that the trap of complexity and diversity of the subjects and objects of the recognition of indigenous rights was enabled by three factors. First, the stakeholders within those complexity of definition came from generic concepts; second, failed to approach subjects and objects of the rights as a socio-antrophology reality at field level; and third, this problem was worsen by the stakeholders that barely have a proven instrument in finding sociological-anthropological reality. This article aims to fill those gaps. Keywords : Strategy, Recognition, Indigenous Peoples, socio-anthropological Intisari: Arizona (2015b) melaporkan bahwa tengah tahun 2015 lalu ada banyak produk hukum daerah yang dimakudkan sebagai instrument hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat. Namun, meski 40% produk hukum daerah itu berisi pengaturan tentang wilayah, tanah dan hutan adat, di tingkat lapangan, total luas yang telah benar-benar efektif dikuasi masyarakat adat relatif sangat sedikit. Menurut Arizona (2015a), hal itu terjadi, antara lain, agenda advokasi terjebak oleh kerumitan keragaman subyek dan obyek hak-hak adat yang akan diakui dan dilindungi. Tulisan ini tak hendak membantah kesimpulan itu. Namun, tulisan ini percaya bahwa jebakan kerumitan keragaman subyek dan obyek pengakuan hak-hak masyarakat adat itu dimungkinkan oleh tiga hal. Pertama, para-pihak terjebak dengan perdebatan definisi dari beberapa konsep yang memang bersifat generik; kedua, alpa mendekati subyek dan obyek hak itu sebagai realitas sosio-antropologis di tingkat lapangan; dan ketiga, masalah ini diperumit oleh para-pihak nyaris tidak memiliki instrument yang teruji dalam menemukan realitas sosiologis-antropologi dimaskud. Tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Kata Kunci: Strategi, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, sosio-antropologis Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/66 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 R Yando Zakaria

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/67 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.67 doi dc Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir Mujiburohman, Dian Aries Abstract : One voidance HGU, HGB and HP is because the rights that have expired, debate and legal interpretations always appear on the status of land and objects on it after the rights expire, the abolition of the right of the status of the land into state land. Termination of rights does not necessarily remove the civil rights / priority rights, civil rights / right of priority was still attached, do not disappear or end up on the former rights holders, although the time period has expired, all the buildings, plants and objects on it are still needed. If the buildings, plants and objects on it is not required then by itself remove civil rights / priority to the former holders of land rights. Keywords: Land State, priority rights, civil rights Intisari : Salah satu hapusnya HGU, HGB dan HP adalah karena haknya yang telah berakhir, perdebatan dan tafsir hukum selalu muncul tentang status tanah dan benda-benda di atasnya setelah haknya berakhir, hapusnya hak maka status tanahnya menjadi tanah negara. Berakhirnya hak tidak serta merta menghapus hak keperdataan/hak prioritas, hak keperdataan/hak prioritas itu masih melekat, tidak hilang atau berakhir pada bekas pemegang hak, meskipun jangka waktunya telah berakhir, sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan. Jika bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya tidak diperlukan maka dengan sendirinya hapus hak keperdataan/prioritas terhadap bekas pemegang hak atas tanahnya. Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Prioritas, Hak Keperdataan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/67 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Dian Aries Mujiburohman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/68 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.68 doi dc Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik-Resolutif) Sukaryanto, Sukaryanto Abstract : The control/ownership of land in Surabaya is marked by the unique phenomenon of surat ijo ; many residents in the municipalities life on state land. Entering Reform Ere (1999), most of the occupants were no longer abide to the existing regulations. Furthermore, solidarity within community of “tanah surat ijo” arises, and has led them to establish their own mass organization and fight for hak milik (HM, land ownership rights) over the land they occupy. It is thus unsurprising that conflict of interest has occurred between the two. Various efforts to resolve this conflict have been undertaken, including mediation and a civil suit, but these have been unsuccessful to date. Similarly, the enactment of Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 (Surabaya Municipal By law No. 16 of 2014) was unable to resolve the conflict. This paper attempts to understand and explain the context of land control, ownership, and conflict over “tanah surat ijo” in Surabaya. As conclusion, that the system of “tanah surat ijo” -is a transformation of the colonial land rent system-has affected all aspects (be they social, economic political, cultural, or psychological) of its residents lives. Besides that, to promote conflict resolution, there must be a transformation in “tanah surat ijo” system; this requires the involvement, cooperation, and coordination between relevant ministries. Keywords : surat ijo, state land, resolution, conflict, Surabaya Intisari : Penguasaan/pemilikan tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo, yakni permukiman sebagian warga kota di atas tanah negara. Memasuki era Reformasi (1999) sebagian besar warga penghuni tidak lagi patuh pada peraturan yang berlaku. Bahkan, timbul solidaritas komunitas warga pemukim tanah surat ijo yang kemudian membentuk organisasi massa melakukan upaya untuk memperoleh hak milik atas tanahnya. Tak pelak, terjadilah konflik sosial antara keduanya. Berbagai upaya resolusi telah dilakukan mulai mediasi hingga di meja peradilan tertinggi belum bisa menyelesaikan. Demikian pula, pemberlakuan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 tentang pelepasan asset pun belum dapat mewujudkan resolusi konflik. Tulisan ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan konteks penguasaan, kepemilikan, dan konflik atas tanah surat ijo di Surabaya. Sebagai simpulan, keberadaan tanah surat ijo –sebagai jelmaan sistem sewa tanah pada era kolonialtelah menimbulkan dampak di semua segi kehidupan warga penghuni, mulai aspek sosial, ekonomi, politik, hingga budaya/ psikologi. Selain itu, di dalam kerangka upaya mencapai resolusi konflik diperlukan perubahan system tanah surat ijo, untuk itu perlu keterlibatan, kerjasama, dan koordinasi antara beberapa kementerian yang terkait. Kata Kunci: surat ijo , tanah negara, resolusi, konflik, Surabaya Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/68 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Mr. Sukaryanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/69 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.69 doi dc Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan Waryanta, Mr. Abstract : Agrarian Reform is one of nawacita program and become national priority. The aim of agrarian reform is to improve people’s welfare. However, its implementation has not yet able to realize local economic independence of middle and low class society, and has not yet able to address the issue of food security. This study was intended to analyze the scheme that should be improved to implement agrarian reform, that able to support local economic independence for middle to low classes, as well as to support food security. The results show that those objectives can be achieved through 2 (two) changes of agrarian reform scheme. First, change in emphasizing of crop and livestock cultivation to support the fulfillment of community needs to reduce food and meat import. Second, the change of access reform scheme that does not involve interest capitalization system and penalty fines. That system can be replaced by cluster integration system initiated by Bank Indonesia into agrarian reform program. Keywords : agrarian reform, economic self-reliance, small communities, food security. Intisari : Reforma Agraria adalah salah satu bagian nawacita yang menjadi prioritas nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi lokal masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga belum mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam kajian ini dilakukan analisis mengenai skema apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan reforma agraria kedepan mampu untuk mendukung kemandirian ekonomi lokal masyarakat kelas menengah ke bawah sekaligus mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui 2 (dua) perubahan skema reforma agrarian, Pertama, perubahan pada penekanan budidaya tanaman dan peternakan yang mendukung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi import pangan dan daging. Kedua, perubahan skema akses reform yang tidak melibatkan pemodalan sistem bunga dan denda pinalti. Hal ini digantikan dengan integrasi sistem klaster yang diinisisiasi oleh Bank Indonesia ke dalam program reforma agraria. Kata Kunci : reforma agraria, kemandirian ekonomi, masyarakat kecil, ketahanan pangan. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/69 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Waryanta

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/71 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.71 doi dc Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan Tangngareng, Tasmin Ridha, Muhammad Abstract : This paper describes the policy of the implementation of Community-Based Forest Management program (CBFM) in Bulukumba district. CBFM Program consists of policies regarding Forest Villages, Community Forests and Community Plantation Forests. In these schemes, CBFM concept is applied in different region and different case. Research location for this paper is in Bulukumba, the location of the implementation of Community Forest to some Forest Farmers Group. The results found that CBFM scheme, which is the process of power transfer, devolution of forest resources to local users, has its own limitations and possibilities. The program was running well within the context of improvement of tenure security of forest communities, but on the other hand, this scheme does not have the authority to reform the structure of forest land tenure that has already crippled and been confirmed by this CBFM scheme. Keywords : Community Base Forest Management, Comunity Forest, Devolution Intisari : Tulisan ini ingin menggambarkan kebijakan pelaksanaan program Community Base Forest Manajement (CBFM) dalam pengelolaan hutan di kabupaten Bulukumba. Program CBFM ini terdiri dari kebijakan mengenai Hutan desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam skema-skema inilah konsep CBFM ini diaplikasikan di masing-masing wilayah dan case yang berbeda-beda. Lokasi penelitian untuk tulisan ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, lokasi penerapan Hutan Kemasyarakatan kepada beberapa Kelompok Tani Hutan. Hasil penelusuran yang dilakukan menemukan bahwa skema CBFM, yang merupakan proses transfer kekuasaan, devolusi sumberdaya hutan kepada pengguna lokal, memiliki keterbatasan dan kemungkinannya sendiri. Program ini baik dalam konteks perbaikan tenurial security masyarakat pengelola hutan, tetapi disisi yang lain skema ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan lahan hutan yang sudah timpang dan dikukuhkan oleh skema CBFM ini. Kata Kunci : Community Base Forest Management, Hutan Kemasyarakatan, Devolusi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/71 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Tasmin Tangngareng, Muhammad Ridha

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/72 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.72 doi dc Sampai Kapan Pemuda Bertahan di Pedesaan? Kepemilikan Lahan dan Pilihan Pemuda Untuk Menjadi Petani Pujiriyani, Dwi Wulan Suharyono, Sri Hayat, Ibnul Azzahra, Fatimah Abstract : Nowadays, regeneration crisis of manpower for farming has become an alert for many countries, both poor and developing countries. In Indonesia, this crisis is seen in the decreasing number of agriculture labour, especially for the youth age. Cikarawang is one of many villages which experienced crises of youth employments in farming sector. This research was aimed to explore possible aspects for the youth to allow them remain working in farming sector. Bonding and pushing factors for the youth to remain working in farming sector are the main aspects that were focused in this research. This research used the concept of “gerontocracy and land access for the youth” by Ben White. This research was conducted using mixed method, by integrating quantitative and qualitative approaches. Qualitative approach was performed by observation and an in-depth interview. Quantitative approach was conducted by implementing survey of 40 youths in Cikarawang Village as respondents, with the age of 16 – 35 as the samples. Qualitative data were analysed using Nvivo, while quantitative data were analysed using cross tabulation technique. The results show that land possession, farming skill and marital status were the main factors for the youth to remain working in farming sector. Whilst, factors that eliminates the youth to leave agricultural sector were education and the capabilities of non-farming skills. Keywords : Youth, Farming, Land Possession, Gerontocracy, Regeneration, labor Intisari : Krisis regenerasi tenaga pertanian menjadi persoalan di banyak negara saat ini, baik negara-negara miskin maupun negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, krisis regenerasi tenaga pertanian di desa secara nyata terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terjadi pada kelompok umur pemuda. Cikarawang merupakan salah satu desa yang mengalami krisis tenaga muda di sektor pertanian. Penelitian ini diarahkan untuk menggali aspek yang memungkinkan pemuda untuk tetap tinggal dan terjun di sektor pertanian. Aspek-aspek ini secara khusus difokuskan pada faktor pengikat dan pendorong bagi pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Perspektif teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep gerontokrasi dan akses lahan untuk pemuda dari Ben White. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan observasi dan metode wawancara mendalam terhadap informan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei dengan mengambil 40 responden berusia 16-35 tahun sebagai sampel dari seluruh pemuda di Desa Cikarawang. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Nvivo dan kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kepemilikan lahan, keahlian bertani, dan status perkawinan adalah faktor yang mengikat pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Sementara itu faktor yang mendorong pemuda untuk keluar dari sektor pertanian adalah pendidikan dan keahlian non pertanian. Kata Kunci: pemuda, pertanian, kepemilikan lahan, gerontokrasi, regenerasi, tenaga kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/72 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Dwi Wulan Pujiriyani, Sri Suharyono, Ibnul Hayat, Fatimah Azzahra

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/73 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.73 doi dc Kebijakan Pertanahan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Arnowo, Hadi Handayani, Djudjuk Tri Abstract : ASEAN Economic Community (AEC) has the aims to transform ASEAN into a stable, prosperous, and highly competitive region through equitable economic development, poverty reduction and socio-economic disparities. As a consequence, since 2015, ASEAN becomes region with free trade of goods, services, investment, and skilled labor. The impact of the implementation of MEA is shown by the price and quality of goods and services that become competitive, affecting domestic products and services from Small and Medium Enterprises (SMEs), as well as farmers. The government has sought to support SMEs and farmers through direct and indirect assistance. Land is the sector that has the most influential effect among other sectors to provoke economic growth of SMEs and farmers, because land has the function as natural resource as well as work location. To optimize this, land policies are needed to regulate land use arrangement, land asset legalization, control of land utilization and community empowerment through access reform. Asset legalization for SMEs and farmers, as well as asset legalization for infrastructures. Land use and land utilization control was implemented to optimize large-scale agricultural area by set up cooperation scheme with local people. Community empowerment was implemented through access reform, prioritized to the regions that have leading commodities or products. Keywords : competition, land use arrangement, assets legalization, land utilization, community empowerment Intisari : Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif melalui ekonomi pembangunan yang adil, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagai konsekuensinya, ASEAN menjadi daerah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal sejak tahun 2015.Dampak pemberlakuan MEA adalah terjadinya persaingan harga dan kualitas barang dan jasa yang berpengaruh terhadap produk dan jasa domestik yang umumnya dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan petani. Pemerintah telah berupaya membantu pelaku UKM dan petani melalui bantuan langsung dan tidak langsung. Sektor pertanahan adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian pelaku UKM dan petani. Hal tersebut karena tanah merupakan sumberdaya alam sekaligus ruang tempat berusaha. Agar dapat membantu pelaku UKM dan petani diperlukan langkah–langkah kebijakan pertanahan berupa penatagunaan tanah, legalisasi aset, pengendalian pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat melalui akses reform. Legalisasi aset bagi pelaku UKM dan petani serta legalisasi aset untuk infrastruktur. Pengendalian pemanfaatan tanah adalah untuk mengoptimalkan tanah pertanian berskala besar melalui kerjasama dengan penduduk sekitar. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menfasilitasi UKM dan petani untuk memperoleh akses permodalan dimana prioritas ditujukan pada lokasi–lokasi yang memiliki produk atau komoditi unggulan. Kata Kunci : kompetisi, penatagunaan tanah, legalisasi aset, pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/73 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Hadi Arnowo, Djudjuk Tri Handayani

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/74 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.74 doi dc Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul Sulistyani, Aprin Syaifullah, Arief Kusmiarto, Mr. Abstract : Indonesia is in the region with high potential threat of natural disasters. Landslides is the largest and most deadly threat in Indonesia (Gema BNPB 2015). Therefore, disaster risk reduction is needed to minimize the impact of disaster, by encouraging collection, management and access to the risk information using location-based database. To support these efforts, this research sought to describe the distribution of the level of threat, vulnerability, capacity and risk of landslides in the district of Gedangsari through decisive element of risk weighting, which are threats, vulnerabilities and capacities for 67 hamlets in study area. The result were presented as Threat Map, Vulnerability Map, Capacity Map and Landslide Risk Map. Furthermore, these maps were overlayed with Land Registry Map and Technique Base-Map. The results were analyzed using spatial and quantitative descriptive methods to provide land information-based landslides in Kecamatan Gedangsari. This information is useful to support the work of National Land Agency in providing safe land relocation near to the disaster site and to maintain Cadastral Control Points. Keywords : landslide, land relocation, contol points Intisari : Wilayah Indonesia berada pada potensi tinggi ancaman bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan ancaman terbesar dan paling mematikan di Indonesia (Gema BNPB 2015). Oleh karena itu perlu upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan mendorong pengumpulan, manajemen dan akses informasi risiko menggunakan dasar data berbasis lokasi. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan sebaran tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari melalui pembobotan unsur penentu risiko yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pada 67 dusun. Hasilnya, disajikan dalam bentuk Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor. Selanjutnya, peta-peta tersebut dipadukan dengan Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknik. Hasil overlay kemudian dianalisis secara spasial dan deskriptif kuantitatif untuk menyajikan informasi pertanahan berbasis bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari. Informasi tersebut bermanfaat dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional seperti kegiatan penyediaan tanah relokasi yang aman dan dekat dengan lokasi bencana dan pemeliharaan TDT. Kata Kunci : tanah longsor, relokasi tanah, TDT Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/74 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Aprin Sulistyani, Arief Syaifullah, Mr. Kusmiarto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/75 2022-03-22T18:24:30Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v2i2.75 doi dc Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan Pradityo, Randy Buku yang ditulis oleh Mora Dingin ini diangkat dari tesisnya, yang sebelumnya berjudul “Solusi Konflik Kehutanan dan Rasionalitas Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan sebagai Solusi Konflik Kehutanan antara Pemerintah dengan Kaum Datuk Imbang Langit)”. Dikarenakan buku ini diangkat dari sebuah tesis, maka sistematika penulisannya sedikit banyak menyerupai tesis pada umumnya. Buku ini terdiri dari sembilan bab, dimulai dari Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah Penelitian, Relasi Sumber Daya Hutan, Konflik Penguasaan Kawasan Hutan, Masyarakat Adat Mengajukan Hutan Kemasyarakatan, Alasan Pemerintah Memilih Hutan Kemasyarakatan, Pandangan Para Pihak Terhadap Status Kepemilikan Tanah, Implikasi Teoritis dan Penutup. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/75 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 2 No. 2 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2016 Randy Pradityo

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/86 2022-03-22T18:24:20Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i1.86 doi dc Pengantar Redaksi Pelaksana, Redaksi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Pengantar Redaksi Volume 3 Nomor 1 Mei 2017 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/86 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Redaksi Pelaksana

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/87 2022-03-22T18:24:20Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i1.87 doi dc Pembentukan Wilayah Pertahanan Dan Persoalan Agraria Di Pesisir Selatan Kebumen-Cilacap Cahyati, Devi Dhian POLGOV UGM Abstract This paper describes the formation of defence area that often triggers agrarian questions at local level. The determination of defence area frequently aroused conflicts with local community having evidence of land ownership and cultivating the land for productive purposes. Ironically, military power, as an instrument for national defence claimed those land and use it for economic interests. This research uses qualitative method. Data collection was conducted by literature study, in-depth interviews and observation. This paper concludes that military defence was used as a tool to secure economic interests of the Colonial Government in colonial era. Furthermore, Indonesian military following this pattern in post-reform era. This means that there is a dislocation of authority when the Military uses public assets for their private interests.      Intisari Tulisan ini menjelaskan mengenai pembentukan wilayah pertahanan yang sering kali memicu persoalan agraria di ranah lokal. Penentuan wilayah pertahanan sering kali memunculkan persoalan dengan masyarakat lokal yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan produktif. Militer sebagai alat pertahanan negara secara ironis melakukan klaim tanah dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melaluistudi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertahanan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial dan diikuti oleh militer Indonesia pasca reformasi. Artinya terjadi dislokasi wewenang ketika militer menggunakan aset publik untuk kepentingan privat.   Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/87 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Devi Dhian Cahyati

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/93 2022-03-22T18:24:20Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i1.93 doi dc Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo (Review Buku) Arizona, Yance Epistema Institute Buku ini bukan saja memberikan suatu penilaian awal mengenai situasi pertanahan di Indonesia dalam berbagai dimensi, tetapi sekaligus manawarkan berbagai respons yang relevan menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang hendak mendalami permasalahan pertanahan yang sedang dihadapi Indonesia hari ini, terutama para pengambil kebijakan dan semua pihak yang akan terlibat dalam perubahan agraria kedepan. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/93 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Yance Arizona

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/94 2022-03-22T18:24:20Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i1.94 doi dc Rekayasa Ulang (Reengineering) Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dengan Pendekatan Unified Modelling Language (UML) Wahyuni, w Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional The quality of decisions, including in land management, need sufficient, precise and accurate data and information. Land Information System at national level become strategic instruments in providing data and information of land, that nowadays not only needed to provide legal certainty of land ownership, but also to support decision making in land management in term of restructuring land tenure and ownership, land value arrangement, land use planning and arrangement, and permit/license related to land development. The existing Land Management Information System (SIMTANAS) was considered irrelevant with current needs. In its database organization, the existing SIMTANAS only account on land registration. Land information that considered as strategic information, such as restriction of land use and arrangement, and responsibilities related to land right and ownership have not been integrated into the system. Regarding this condition, reengineering of SIMTANAS is considered crucial. Reengineering can be implemented using model driven approach with Unified Modeling Language (UML). UML is able to model reengineering from organizational model, functional model, static model and dynamic model of SIMTANAS.  Kualitas keputusan, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dalam manajemen pertanahan sangat memerlukan data dan informasi yanng memadai, tepat, dan akurat. Sistem Informasi Pertanahan Nasional menjadi intrumen strategis dalam penyediaan data dan informasi pertanahan yang dewasa ini tidak hanya untuk kepentingan jaminan kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanah, namun sudah harus mampu mendukung keputusan-keputusan manajemen pertanahan dalam hal penataan penguasaan dan pemilikan tanah (land tenure), pengaturan yang terkait dengan nilai tanah (land value), pengaturan dan perencanaan penggunaan dan pemanfatan ruang (land use), dan pengaturan perizinan yang terkait dengan kegiatan pembangunan di atas bidang tanah (land development). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional atau disebut  SIMTANAS yang sudah ada tidak relevan lagi dengan kebutuhan karena disamping penyusunan basis data hanya berdasarkan pendaftaran tanah, informasi-informasi strategis bidang tanah, berupa pengaturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (restriction) serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada bidang tanah (servitude) atau disebut aspek responsibility belum terintegrasi didalamnya. Rekayasa ulang (reengineering) SIMTANAS menjadi urgen dilakukan. Rekayasa ulang dapat menggunaka pendekatan model driven menggunakan unified modelling language (UML) UML dapat memodelkan rekayasa ulang mulai dari model organisasional, fungsional, model statis maupun model dinamis SIMTANAS. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/94 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 w Wahyuni

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/95 2022-03-22T18:24:20Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180918 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i1.95 doi dc Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah Hidayati, Iswari Nur Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Susanti, Eni Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh Universitas Gadjah Mada Utami, Westi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Pan-sharpened transformation methods improve the quality of spatial resolution remote sensing imagery. This study used pan-sharpened analysis to improve the quality of image. Pan-sharpening method was used to increase spatial quality of each research object. The aims of reserach were to study image sharpening using Quickbird imagery (multispectral band and pancromatic band) and to calculate overall accuracy of land use classification base on pan-sharpened imagery classification. This study used Brovey transformation and Gram-Schmidt transformation for pan-sharpened process. The classification system used Suharyadi Classification scheme (2001) for urban areas. The results showed that Brovey transformation better than gram-schmidt transformation for the elements of texture, shape, pattern, height, and shading. Gram-Schmidt method was more suitable for the analysis concerned to its original color combination associated with the color or hue of the elements of visual interpretation. The accuracy of the study is  90.70%. Sebagian besar proses citra pan-sharpened yang diperoleh dengan formulasi berbagai algoritma yang sudah ditentukan merupakan representasi antara hubungan karakteristik dari resolusi spektral untuk meningkatkan kualitas secara visual dari citra itu sendiri. Hasil dari beberapa citra pan-sharpened tersebut menjadikan salah satu alternative untuk analisis visual citra penginderaan jauh. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pan-sharpened untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berbagai kenampakan untuk setiap tata guna tanah perkotaan. Pemanfaatan pan-sharpening untuk meningkatkan kualitas spasial dari tiap objek penelitian akan dikaji agar mendapatkan masukan dalam pengembangan metode pan-sharpening untuk klasifikasi tata guna tanah di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode transformasi Brovey dan Gram-Schimdt untuk proses pan-sharpened. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem Klasifikasi Suharyadi (2001) untuk daerah perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brovey lebih baik dalam penyajian untuk tekstur, bentuk, pola, tinggi, dan bayangan. Metode Gram-Schimdt lebih cocok untuk analisis yang lebih mementingkan perpaduan warna (komposit) aslinya terkait dengan warna ataupun rona dalam unsur interpretasi visual. Hasil akurasi penelitian penggunaan tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,70%.    Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-09-18 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/95 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Iswari Nur Hidayati, Eni Susanti, Westi Utami

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/121 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.121 doi dc Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria Luthfi, Ahmad Nashih STPN Abstract: Historiographically, there is false understanding that the 1960’s landreform in Indonesia was only supported by communism party, and religion-based parties were on the opposite sides, ideologically and sociologically. This article contradicts the simplification of the understanding of the history by pointed out that Nahdlatul Ulama supported the policy of land reform. The support was within the framework of the creation of justice, as well as the understanding that private land ownership is respected in Islam, as part of the goal in enforcing syari’at: to keep the possessions of the umat (hifdhul maal). Not only on the implementation, Pertanu also defend and fight for the peasants when they were expelled, and their lands were taken over (counter-landreform) post 1965. Based on the archived of ANRI and local military documents, this article record the institutional history of Pertanu and its struggle to defent the peasants after 1965, and the dynamic of the implementation of land reform and its backflow in Banyuwangi, East Java. The description of historical experiences of this peasant organization is equipped by contextual reflection and its revitalization on current era when facing contemporary agrarian issues.  Intisari: Secara historiografis berkembang pemahaman yang keliru bahwa landreform era 1960-an di Indonesia hanya didukung oleh partai berpaham komunisme. Sedangkan partai berbasiskan agama, berada pada pihak yang berseberangan, baik secara ideologis maupun sosiologis. Artikel ini membantah simplifikasi pemahaman sejarah tersebut dengan menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung kebijakan landreform. Dukungan itu dalam kerangka penciptaan keadilan sekaligus pemahaman bahwa kepemilikan tanah pribadi dihormati di dalam Islam, sebab merupakan bagian dari tujuan penegakan syari’at: menjaga harta benda umat (hifdhul maal). Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, Pertanu bahkan juga membela dan memperjuangkan kaum tani tatkala mereka diusir dan diambil-alih tanahnya kembali (counter-landreform) pasca 1965. Berdasarkan arsip dari ANRI dan dokumen militer daerah, artikel ini merekam sejarah kelembagaan Pertanu dan perjuangannya dalam membela kaum tani pasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreform dan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Uraian pengalaman sejarah perjalanan organisasi tani ini dilengkapi dengan refleksi kontekstualitasi dan revitalisasinya pada era saat ini tetkala berhadapan dengan masalah-masalah agraria kontemporer. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/121 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Ahmad Nashih Luthfi

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/122 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.122 doi dc Konstruksi Mitos dan Kelokalan Sebagai Alat Eksklusi (Akses Masyarakat Lokal dan Imigran Terhadap SDA di Desa Lempur Kerinci-Jambi) Rahma, Dara Kartika Abstract: This paper explains how the community of Lempur Village living in the forest area have a high dependence with nature. The position of the community is considered to interfere with the conservation program, that they must accept losing access to the forest area that has become the state property (TNKS). The loss of access to forest resources, pushed them to be more protective with the land that already allocated to them by the local government. Their openness to migrants began to fade and they did not tolerate new migrants who cleared land, reinforced by the ancestors history to reinforce the concept of localization to see who has the right to access land in Lempur Village. Moreover, other form of their resistance is by reconstruct the myths,  addressed to immigrants, corporations, and tourists.  Intisari: Tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Lempur yang tinggal berbatasan dengan hutan sangat menggantungkan hidupnya terhadap alam. Posisi masyarakat desa dianggap mengganggu program konservasi sehingga mereka harus menerima kehilangan akses di area hutan yang sudah menjadi milik negara (TNKS). Dengan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya hutan yang kini dijadikan area konservasi, menuntut mereka untuk lebih protektif terhadap sisa lahan yang memang sudah diperuntukan bagi mereka oleh pemerintah daerah. Keterbukaan mereka terhadap pendatang mulai pudar dan tidak lagi dapat mentoleransi pendatang membuka lahan. Diperkuat dengan sejarah nenek moyang mereka untuk mengukuhkan konsep kelokalan guna melihat siapa yang memiliki hak untuk mengakses tanah di Desa Lempur ini. Selain itu bentuk lain dari perlawanan mereka ialah dengan merekonstruksi kembali mitos-mitos yang sangat kuat digaungkan kepada pendatang, baik imigran, perusahaan, maupun wisatawan. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/122 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Dara Kartika Rahma

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/123 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.123 doi dc Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara Simanjuntak, Enrico Abstract: The judiciary plays an important role in settling land disputes, nonetheless, the function of the judiciary is still part of the complexity of land/agrarian issues. Settlement of land issues through the General Court, State Administrative Court (TUN) and/or Religious Court is considered not to guarantee legal certainty. The authority of different judicial bodies in the settlement of land cases must be understood on the basis of their respective legal issues. Administrative court authority to adjudicate land disputes with administrative dimensions Intisari: Badan peradilan memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, namun selama ini fungsi badan peradilan masih menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan pertanahan/agraria. Penyelesaian permasalahan pertanahan melalui Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan/atau Peradilan Agama dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Kewenangan badan peradilan yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus pertanahan tentunya harus dipahami berdasarkan permasalahan hukumnya masing-masing. Kewenangan Peratun adalah mengadili sengketa pertanahan yang berdimensi administrasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/123 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Enrico Simanjuntak

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/124 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.124 doi dc Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas di Jambi Kristiawan, Nana Abstract: Pattern  of cultural ecological adaptation of the three group of society in Jambi is considered diverse. The background of this study is the occurrence of traditional cultifation practice, known as shifting cultivation, in Jambi. The first purpose of this study is to analyze pattern of adaptation of Talang Mamak, Malay and Javanese community by the existence of industrial economy of rubber plantation. Secondly, this study aims to analyze economic stability in livelihood system  of the three community groups. This research use qualitative and quantitative methods. Data collection technique use in-depth interview, observation and survey of livelihood system. The results show that adaptation of cultural ecology of Talang Mamak and Java , even though based on forest ecosystem, but Talang Mamak shows the pattern of hunting and gathering. On the other hand, migrants from Java worked in the forest as loggers. The differences of adaptation method from each community show the process to achieve different stability of livelihood. Livelihood stability of Malay migrants is better than the other two, shown by incomes and degree of resilience that considered as better than the other groups. This condition caused by the adaptability of the households to the environment is higher, specifically on the range of available jobs Abstrak: Pola adaptasi ekologi budaya ketiga komunitas menunjukkan keragaman dalam proses pencarian penghidupan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya budidaya tanam pertanian tradisional atau pertanian ladang berpindah. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis pola adaptasi komunitas Talang Mamak, komunitas Melayu dan Pendatang Jawa terhadap sistem ekonomi industrial perkebunan karet. Kedua, Untuk menganalisis tentang stabilitas ekonomi dalam sistem mata pencaharian tiga komunitas. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan survey tentang sistem penghidupan tiga komunitas. Hasilnya menunjukkan bahwa adaptasi ekologi budaya dari Talang Mamak dan Pendatang Jawa sekalipun berbasis pada ekosistem hutan, namun Talang Mamak menunjukkan cara bernafkah hunting and gathering. Di lain pihak, Pendatang Jawa bekerja di hutan sebagai pembalak kayu. Perbedaan cara beradapatasi dari tiap kelompok masyarakat menunjukkan proses  menuju kestabilan nafkah yang berbeda. Stabilitas ekonomi rumahtangga Pendatang Melayu dilihat dari struktur pendapatan dan tingkat kelentingannya jauh lebih baik dibandingkan dua kelompok masyarakat yang lain. Hal ini karena daya adaptasi rumah tangga tersebut terhadap lingkungan lebih tinggi terutama dalam ragam pekerjaan yang lebih banyak.  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/124 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Nana Kristiawan

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/125 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.125 doi dc Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Wahyono, Eko Budi Abstract:  This research aim to understand the implementation of the regulation of licensed cadaster surveyor in The Regional Office of National Land Agency of the North Sumatera Province on the acceleration of land registration. The research using qualitative method by describing the results of observation, interview and data of the implementation of accelerated land registration, specifically on the collectors of physical data (PULDASIK – Pengumpul Data Fisik) of the licensed cadastral surveyor, referring to the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Republic of Indonesia Nr. 33 year 2016 and the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Nr. 11 year 2017. The results show that: the implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor has not been fully implemented, caused by the limitation of:  the number of KJSKB and SKB;  ASK graduated from D1 PPK-STPN prefer to do apprenticeship so they did not interested in joining KJSKB, and the limitation of financial capability of the KJSKB/SKB. The implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor also inhibited by the requirements mentioned on the regulation itself. Moreover, the competency and quality of the SKB is noticed as above the standard, and have unprofessional work ethic. It is recommended to increase the acceptance of Licensed Cadastral Surveyor, and those who already passed the test should forming KJSKB and improve their professionalism by acquiring certificate of competence when they follow the examination to obtain the license.  Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan pendaftaran tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan, interview, dan data pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah khusus pengumpul data fisik (PULDASIK) Surveyor Kadaster Berlisensi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah KJSKB dan SKB, ASK lulusan D1 PPK-STPN lebih menyukai magang sehingga tidak mau bergabung dengan KJSKB dan keterbatasan modal keuangan yang dimiliki KJSKB/SKB. Pelaksanakan regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi juga terhambat oleh persyaratan yang ada di dalam regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi, kualitas kompetensi SKB rendah, serta sikap kerja tidak profesional. Maka untuk itu direkomendasikan meningkatkan jumlah penerimaan Surveyor Kadaster Berlisensi dan yang telah lulus ujian lisensi untuk segera membentuk KJSKB dan meningkatkan profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi dengan melengkapi sertipikat kompetensi saat ujian memperoleh lisensi. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/125 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Eko Budi Wahyono

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/126 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.126 doi dc Pola Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Menggunakan Perspektif Ekonomi Sudibyanung, Sudibyanung Dewi, Asih Retno Wulansari, Harvini Abstract: Changing the orientation of land demand from the city center towards the suburbs can alter the physical pattern of spatial and economic pattern in that location. The nominal value of the land within the suburbs is not the same, depending on the quality and quantity of space available, this makes the market different and in the end make the spatial distribution of land values and patterns in every corner of the city. The study was conducted in the city of Madiun where the area is physically not too wide and allows the development of the city. This study aims to describe the structure of land values in the city of Madiun in the form of contours as well as to analyze/explain the pattern of land values from the perspective of spatial economy. The analysis is done by looking at each disparity/ difference between the value of land between objects/samples depicted in the contour line of land values. The value of the various soil contours shows the pattern of soil value which is further examined and studied according to spatial theory. The analysis of the land value pattern from the perspective of spatial economy is done with the spatial economic variables that exist around it, such as public facilities, economic center, land use, quality and road network and so forth. In this case a superimpose / overlap between the land value pattern map (in contour form) with maps of public facilities, road access maps, land use maps, and so on. Spatial pattern of land value in Madiun City tends to spread and in each pattern is not interrelated. There are strong indications that land value patterns in Madiun City are spatial economically influenced by several things, such as accessibility, facilities / services, and economic centers.  Intisari: Perubahan orientasi permintaan tanah dari tengah kota menuju ke arah pinggiran kota dapat merubah pola fisik keruangan dan pola ekonomi di lokasi tersebut. Nilai nominal lahan di dalam maupun pinggiran kota tidak sama, tergantung kualitas dan kuantitas ruang yang tersedia, hal ini menjadikan pasarnya pun berbeda-beda dan pada akhirnya menjadikan sebaran maupun pola nilai tanah yang secara spasial berbeda pada setiap sudut wilayah kota. Penelitian dilakukan di Kota Madiun dimana wilayahnya secara fisik tidak terlalu luas dan memungkinkan terjadi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur nilai tanah di Kota Madiun dalam bentuk kontur serta untuk menganalisis/menjelaskan pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan. Analisis dilakukan dengan cara mencermati setiap disparitas/selisih nilai tanah antar obyek/sampel yang digambarkan dalam garis kontur nilai tanah. Nilai kontur tanah yang beragam menunjukkan pola nilai tanah yang selanjutnya dicermati dan dikaji sesuai teori keruangan. Analisis mengenai pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan dilakukan dengan variabel ekonomi keruangan yang ada di sekitarnya, seperti fasilitas publik, pusat perekonomian, penggunaan tanah, kualitas dan jaringan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilakukan superimpose/tumpang susun antara peta pola nilai tanah (dalam bentuk kontur) dengan peta fasilitas publik, peta akses jalan, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Secara keruangan pola nilai tanah di Kota Madiun cenderung menyebar dan pada setiap pola tersebut tidak saling berhubungan. Terdapat indikasi yang kuat bahwa pola nilai tanah di Kota Madiun secara ekonomi keruangan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aksesibilitas, fasilitas/layanan, serta pusat-pusat perekonomian.  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/126 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Sudibyanung ., Asih Retno Dewi, Harvini Wulansari

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/127 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.127 doi dc Pengurangan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemetaan HGU dan Pengendalian Pertanahan (Studi Kasus Provinsi Riau) Utami, Westi Ndaru, Arga Yugan Widyastuti, Anggi Swardiana, I Made Alit Abstract:  Oil palm plantation expansion through inappropriate land clearing usually trigger forest fire and peat land fire in Riau Province. The purpose of this paper is to find the method to reduce disaster risk through preventive activities, conducted by mapping the distribution of Cultivation Right, and was overlaid with the map of disaster risk and agrarian control through location permit and control of spatial planning. The method used to produce disaster-prone area map was quantitative scoring and weighting, using Composite Mapping Analysis (CMA) method based on the relationship between factors with the percentage of fire spot (hotspot). The results show that from the distribution of cultivation right based on the level of vulnerability in Riau Province, there are 45 location of cultivation right lies along very high-risk area of forest fire with the total area of 95.260,7 hectares (10,4%); most of the area, counted for 70,4% with the area of 647.140,3 hectares covering 143 Cultivation Right location, located on the vulnerable area of forest fire; while 19,2% of the total cultivation right area are in less vulnerable area, spreading over 25 Cultivation Right location.  Intisari: Ekspansi perkebunan sawit melalui land clearing yang tidak tepat seringkali memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau.  Pengurangan resiko bencana melalui kegiatan preventif yaitu penyusunan peta sebaran HGU dioverlaykan dengan peta tingkat kerawanan bencana serta pengendalian pertanahan melalui ijin lokasi dan pengendalian melalui RTRW merupakan tujuan dari tulisan ini. Metode yang digunakan untuk menyusun peta kerawanan bencana adalah scoring dan pembobotan dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode Composite Mapping Analysis (CMA) berdasarkan hubungan setiap faktor terhadap persentase titik api (hotspot). Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sebaran HGU berdasarkan tingkat kerawanan di Provinsi Riau sebanyak 45 lokasi HGU berada pada daerah sangat rawan bencana kebakaran dengan total luasan 95.260,7 ha (10,4%);  sebagian besar yaitu 70,4%  dengan luasan 647.160,3 ha dengan sebaran sebanyak 143 HGU berada pada kawasan ancaman rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan; sementara 19,2% dari total luasan HGU berada pada kategori kurang rawan yang tersebar pada 25 HGU.  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/127 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Westi Utami, Arga Yugan Ndaru, Anggi Widyastuti, I Made Alit Swardiana

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/128 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.128 doi dc Peluruhan Kelembagaan Pertanian di Wilayah Periphery Perkotaan Setiawan, Tomi Program Studi Sosiologi Pedesaan, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Gedung FEMA W1 - L2., Kampus IPB Dramaga, Jl. Kamper, Kab. Bogor 16680. M, Haidar Adi Pakniany, Yames Mutiar, Indria R Abstract: Generally, this paper describe the disintegration of agricultural institution in urban periphery area in Kabupaten Bogor, as a result of the increasing of conversion of agricultural land into non-agricultural area. The study was implemented in Desa Babakan, which characterized by the existence of changing of farmlands. The method used was mixmethod, by combining quantitative and qualitative method. Quantitative and qualitative data collections were conducted simultaneously, and then being analyzed as qualitative sing NVivo and quantitative using Spearman Rank correlation using SPSS. The result shows that shifting land use in Desa Babakan influenced by internal and external factors. Moreover, the change of land use affected on the disintegration of agricultural institutions, that statistically shown by the correlation between land use change and agricultural institutions in the area.  Intisari: Tulisan ini secara umum hendak memaparkan terjadinya peluruhan kelembagaan pertanian di wilayah periphery perkotaan, tepatnya di Kabupaten Bogor sebagai dampak dari meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Studi ini dilakukan di Desa Babakan, yang memiliki karakteristik persawahan yang sedang berubah. Metode yang digunakan adalah mixmethod, dengan menggabungkan metode kuantitatif dan didukung metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara simultan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dengan NVivo dan analisis kuantitatif korelasi Spearman Rank dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Desa Babakan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lahan telah berdampak pada peluruhan kelembagaan pertanian yang secara statistik juga ditunjukkan dengan adanya korelasi antara antara perubahan lahan dengan kelembagaan pertanian di desa tersebut.  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/128 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Tomi Setiawan, Haidar Adi M, Yames Pakniany, Indria R Mutiar

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/129 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.129 doi dc Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman Agustini, Syofia Program Ilmu Perencanaan pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Dharmawan, Arya Hadi Putri, Eka Intan Kumala Abstract: Based on Minister of Environment and Forests No. P.83 About Social Forestry, which is “to reduce poverty, unemployment and inequality management/utilization of forest areas, it is necessary to establish Social Forestry activities through efforts to provide legal access for local communities with the goal to achieve social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also provide economic benefits for local communities. Not only wood, fruits and honey, other forest products can also be utilized. This research was conducted in Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The purpose of this research is to understand the management of Hutan Nagari Sungai Buluh. The method used was a combination of quantitative and qualitative approach using indepth interviews and literature studies. The results showed that the existence of Hutan Nagari Sungai Buluh provides benefits for the surrounding community living near the forest, economically, environmentally and sustainability of the forest. However, the future of Hutan Nagari Sungai still has challenge on its management. Center for community forest management (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) should be able to involve community in planning process for the benefit of the community. Moreover, community education should be improved, since it has relationship with human resource to manage the forest.  Intisari:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal sekitar hutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan keberlanjutan dari hutan tersebut. Walaupun demikian, untuk kedepannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini tetap memiliki tantangan dalam pengelolaanya. LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencanaan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola hutan tersebut.  Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/129 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Syofia Agustini, Arya Hadi Dharmawan, Eka Intan Kumala Putri

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/131 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.131 doi dc PENGANTAR REDAKSI Pelaksana, Redaksi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Pada edisi kali ini kami menurunkan 10 artikel terpilih. Ahmad Nashih Luthf i menulis sejarah organisasi tani berbasis keagamaan dan kontekstualisasinya saat ini dihadapkan pada tantangantangan mutakhir. Ia menulis dalam judul “Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria”. Uraian historisnya didasarkan pada telaah arsip dari ANRI dan dokumen militer. Penulis menjelaskan sejarah kelembagaan Pertanian Nahdlatul Ulama (Pertanu) dan perjuangannya dalam membela kaum tani pasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreform dan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Kontekstualisasi peran kelembagaan NU dalam memperjuangkan nasib petani ditunjukkan dengan keberadaan ormas keagamaan ini yang mengangkat isu reforma agraria sebagai salah satu topik Munas Nahdlatul Ulama 2017. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/131 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Redaksi Pelaksana

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/132 2022-03-22T18:24:05Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v3i2.132 doi dc Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa “Mitos Tambang untuk Kesejahteraan” dalam Kerangkeng Liberalisme Novianto, Arif Aktivis Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat (ARKB), Pegiat MAP Corner-Klub MKP UGM, dan Asisten Peneliti di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) FISIPOL UGM Konflik antara masyarakat dan PT Semen Indonesia (SI) di Rembang, Jawa Tengah sampai saat ini terus berlangsung. Perlawanan rakyat bersama jaringan aktivis untuk menolak pendirian pabrik semen di atas lahan pertanian terus dilakukan dengan beragam metode aksi. Dari mulai demonstrasi ke pembuat kebijakan, mendirikan tenda sekaligus memblokir kawasan konflik, hingga aksi pasung semen di depan Istana Negara. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2017-11-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/132 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2017 Arif Novianto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/148 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.148 doi dc RANTAI PENJELAS KONFLIK-KONFLIK AGRARIA YANG KRONIS, SISTEMIK, DAN MELUAS DI INDONESIA Rachman, Noer Fauzi Direktur Sajogyo Institute, Bogor Abstract: The article offers an framework to identify causes, effects, perpetuating conditions, and structural roots of agrarian conflicts. Systemic agrarian conflicts were defined as everlasting contradictory claims on who had the rights over access to lands, natural resources, and territories between rural community and concession holders in the business of plantation, forestry, mining, infrastructure, etc. The conflicting claims are perpetuated by significant efforts to delegitimize the existence of others’ claims. Being different from various mainstream analysis promoting global market as opportunity, I prefer to use what Ellen M. Wood notion of “market-as-imperative”. Using the illustration of the expansion of oil palm plantation in Indonesia, the article shows the consequence of global capitalist markets to the emergence of the agrarian conflicts. Keywords: agrarian conflicts, market, agrarian capitalism. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/148 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Noer Fauzi Rachman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/149 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.149 doi dc POTRET KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Widiyanto, Widiyanto Koordinator Divisi Pusat Database dan Informasi For the last three years (2010-2013) the conflicts on natural and agrarian resources has taken public attention beginning from the Government, Parliement, National Commission on Human Right to Non Governmental Organization as they frequently took place. The conflicts, which had been previously latent, later they came into existence.The article talks about the portrait of the agrarian conflicts taking place in Indonesia in general. Keywords: conflicts, agraria, Indonesia, natural resources. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/149 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Widiyanto Widiyanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/150 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.150 doi dc ANATOMI KONSEP PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA RANAH KEBIJAKAN DAN RANAH PERJUANGAN AGRARIA Antoro, Kus Sri Petani-peneliti dan Relawan di Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). This article is a conceptual idea of the comparison between a research finding and reality in the community related to the agrarian conflict resolution. The study is entitled Resolution Policy on Contemporary Agrarian Conflict, which is one of the systematic studies carried out by STPN in 2012; while the aforementioned reality in the society is gathered from records of the dynamics of agrarian conflict and struggle in several areas collected by Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA), which are published by FKMA and other official media. By exploring and comparing the conceptual ideas of the two written sources, this article is intended to map out the approaches and models of agrarian conflict resolution, especially according to the perceptions and interests of the three actors of agrarian political economy, namely the state, market and society. Keywords: agrarian resources, conflict, conflict resolution Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/150 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Kus Sri Antoro

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/151 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.151 doi dc LAND GRABBING DAN POTENSI INTERNAL DISPLACEMENT PERSONS (IDP) DALAM MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) DI PAPUA Tohari, Amin Alumni Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, peneliti dan penggiat studi agraria. This article discussed the possible impact of land grabbing practice toward the emergence of internal displacement person taken a close look to MIFEE project in papua. employed the concept of acumulation by dispossesion, it was found that the major scale farming development kept a serious impact toward the emergence of internal displacement person. they are ones whose land, forest and other aource of living had been taken away. The MIFEE had cause a socio-cultural gap between farming mechanism and mode of production of the local people, a massice demographical change, economic polarisation, power politics marginalization. with a big number of problems in IDP as a result of dispossesion practice, the IDP is directed toward group that got an effect of development expansion rather than those who suffer from disaster. in the context of human right, the MIFEE was a great potention for the occurance of a violation toward the local people’s right. Keywords: Land Grabbing, Internal Displacement Persons, Accumulation, MIFFEE Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/151 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Amin Tohari

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/152 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.152 doi dc PERLAWANAN EKSTRA LEGAL: “TRANSFORMASI PERLAWANAN PETANI MENGHADAPI KORPORASI PERKEBUNAN” Afandi, Muhammad Alumni Pasca Sarjana Antropologi UGM, Peneliti Agraria dan Relawan FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraris). History of plantation is the history of peasants’ land grabbing in Nusantara. The peasants have responded this situation with resistance in many ways. The theme of the research is peasant resistance during the transition of democracy organized by peasant movement of Deli Serdang confronts PTPN II. This research reveals that the peasants consider that reformation era has opened political chance for them to struggle in legal ways. But when the resistance in legal way is dead locked, the peasants took another way to rebel, in the extra legal way, with its consequences such as open war with national military or civilian militia recruited by PTPN II. The birth of extra legal movement is the consequence of nation failure and it is also the consequence of the contradictions of the formal law in handling agrarian conflict. Keywords: PTPN II, peasant social movement, reclaiming, rebellion transformation. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/152 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Muhammad Afandi

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/153 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.153 doi dc “MENJARAH” PULAU GAMBUT: KONFLIK DAN KETEGANGAN DI PULAU PADANG Salim, M. Nazir Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional The article was saimed at describing the conflicts between the community, peasants at Pulau Padang, Meranti Islands Regency, and PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). The conflict started from the policy of The Minister of Forestry which allowed concession of HTI to RAPP at Pulau Padang. The problem was the permission itself as it took not only the area of farming lands but also the areas of settlement. The other problem was the environment itself. This was a result of RAPP. Various researches showed that Pulau Padang had thick peat. However, the permission for RAPP was to build industries and canals needing a lot of water. This would damage the environment whereas the peat ought to be protected. If tis is done, the serious damage of ecosystem at Pulau Padang will take place. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/153 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 M. Nazir Salim

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/154 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.154 doi dc SUKU ANAK DALAM BATIN 9 DAN KONFLIK SERIBU HEKTAR LAHAN SAWIT ASIATIC PERSADA Pujiriyani, Dwi Wulan STPN Puri, Widhiana Hestining STPN This paper seeks to explore the case of conflict within palm oil plantation-local people partnership involving SAD Batin 9 group with palm oil company. Bungku village was the site chosen to take this issue comprehensively.The expansion ofpalm oil plantationshave led totheloss ofliving territoryto developtheir social system. Conflictsarisenot onlyverticalbut alsohorizontal. Amongst the Inner SAD 9 itself, each fighting for its sovereignty emerged. SAD groups which were impoverished by imbalanced control structure eventually have to deal with a part of their own group which slowly became part of the new ruling capital group. The palm oil skipper that came from a group of local residents as well as newcomers were the form of the emerging plantation power. In the context of adverse incorporation, they were part of the group that get benefit from the presence of palm oil plantation. Involvement or integration of this group in the oil business scheme has allowed them to accumulate new capital sources. This group could accumulate greater profits from palm-oil they collect from small farmers. Key words: Suku Anak Dalam, palm oil, conflict, partnership Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/154 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Dwi Wulan Pujiriyani, Widhiana Hestining Puri

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/155 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.155 doi dc PETANI MELAWAN PERKEBUNAN: PERJUANGAN AGRARIA DI JAWA TENGAH Herwati, Siti Rakhma Mary Koordinator Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik pada Perkumpulan Pembaruan Hukum dan Masyarakat Berbasis Ekologis (HuMa) Jakarta. One of current agrarian struggles in Central Java is between peasants against plantation estates. This paper explicates four land conflict cases, and discusses varied responses of the state institutions to deal with land conflicts. This paper start by showing the ways in which, after the fall of the authoritarian regime of Suharto in 1998, rural poor took the land back, which previously controlled by plantations. They believed the reclaimed lands belong to them as heirs. The Reformasi provided political opportunity for rural poor in various regions to do Aksi Reklaiming, and got legitimacy for their actions. However, the plantation companies fought back, including by using legal and non-legal strategies. The paper shows in detail the trajectory of each conflict and efforts to handle it, and put them in comparison one to another. Keywords: agrarian conflicts, reclaiming action, Central Java. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/155 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Siti Rakhma Mary Herwati

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/156 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.156 doi dc PERAMPASAN TANAH DAN KONFLIK: KISAH PERLAWANAN SEDULUR SIKEP Aprianto, Tri Chandra Sejarawan Universitas Jember, aktivis dan penggiat studi agraria, sekarang sedang menjadi Mahasiswa S3 di FIB Universitas Indonesia. This paper draws how the people to make effort against land grabbing process in Kendeng montain range, Pati, Central Java. The conflict not only into make effort the struggle forms of violence, but also come into fights on ideas level, because the are other efforts to bear down the other to make academic and cultural in order to pave land grabbing. This paper gets to know a consciousness of people to make effort against land grabbing. The consciousness of the people is an expression of everyday live such as politic behavior, economic idea, and cultural idea. In addition resistant community, especially Sudulur Sikep speak against land grabbing at the basis on their belief, and one of their conection is the one with the land. Keywords: Land grabbing, industrialization, agrarian conflict, and Sedulur Sikep community. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/156 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Tri Chandra Aprianto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/157 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.157 doi dc KONTEKSTUALITAS AFFIRMATIVE ACTION DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN DI YOGYAKARTA Puri, Widhiana Hestining STPN The land policy in Yogyakarta Special Province, especially the one related to land ownership by the Indonesian- Chinese blood, is different from that of another region. It is stated on the Governor’s Instruction No. K. 898/I/A/1975 about The Uniformity of Giving the Right on Land Policy to Non Indonesian citizens, Indonesian-Chinese blood which states that they are not allowed to own the land. The policy is called the affirmative action that is the positive discrimination having the ideological purpose of reaching the justice and similarity for The Indonesian origins in Yogyakarta. The affirmative action needs some requirements to get the effective implementation. Keywords: Affirmative action, land policy, Yogyakarta Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/157 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Widhiana Hestining Puri

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/158 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.158 doi dc DILEMATIKA PELAKSANAAN OTONOMI DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM/AGRARIA Sarjita, Sarjita STPN The management of natural/agrarian resources in the reformation era influence the governance of the government after Amendment of the 1945 Constitution. The article is aimed at analyzing the crusial problems related to the right of the central government on managing (the land, forestry, mining, and taxation) problems. Yet, at present, those duties are implemented by the provincial and regional governments. The result of the analysis showed that the implementation caused the decrease of the environmental quality, overlapping of services and so forth. Therefore, to make the regulations accord with the constitution, the break law by the judges of the constitutional court was badly required. Keywords: dilemma, implementation, management natural/agrarian resources. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/158 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Sarjita Sarjita

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/159 2021-09-29T08:25:45Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i37.159 doi dc EKSKLUSI DAN INKLUSI SEBAGAI DUA SISI MATA UANG Luthfi, Ahmad Nashih stpn Transfromasi agraria Transformasi agraria Asia Tenggara mutakhir ditandai dengan konversi besar-besaran lahan pertanian untuk kepentingan komersial, industri, perumahan, pariwisata dan infastruktur, serta tujuan konservasi lingkungan. Di sisi lain posisi pertanian menurun secara progresif dalam ekonomi nasional maupun sebagai sumber penghidupan penduduk. Akibatnya penduduk pertanian menurun drastis. Proses ini mengarah pada apa yang disebut sebagai “deagrarianisasi”. Perjuangan atas tanah sebagai ruang hidup dan penghidupan terjadi secara kontestatif dan konfliktual melibatkan aktor penduduk, negara, dan swasta, yang ini merupakan gambaran kronis di kawasan Asia Tenggara. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/159 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 37 (2013) eng Copyright (c) 2013 Ahmad Nashih Luthfi

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/167 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.167 doi dc PERCEPATAN PEMETAAN KADASTER MEMANFAATKAN TEKNOLOGI WAHANA UDARA TANPA AWAK Rokhmana, Catur Aries Staff pengajar di Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Since May 2013, the National Land Agency has begun serving Thematic Map production. This implies that there is some additional workload on the ongoing land register mapping. Therefore, it will be necessary to develop efficient technology to accelerate the production of cadastal maps. Nowadays, the remote sensing technologies using high-resolution satellite imagery has been used to produce maps, such as Land Use map, in BPN. To some needs, as a matter of fact, there are still weaknesses on remote sensing technology. This paper is aimed at introducing the use of unmanned aereal vehicle technology (UAV) to accelerate the production of thematic mapping. This technology is able to produce a sharper orthophoto in seeing parcel objects rather than that of satellite imagery. It has the production capacity of > 300Ha per day. The inexpensive and portable instrument led the idea of “on demand mapping” and the establishment of an efficient photogrammetric surveyor team that can serve in a relatively small area (<5.000Ha). The mapping will be done in locations with small change or the location needing a need a quick response. Moreover, there is no need to wait for a wide area as well as the use of remote sensing technology or conventional air mapping. Using the UAV for mapping technology can produce images with a value of <20cm Ground Sampling Distance (GSD) with average Horizontal positional accuracy of approximately 2 times GSD. Keywords: Cadaster mapping and land use map, orthophoto image, unmanned aerial vehicle. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/167 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Catur Aries Rokhmana

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/168 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.168 doi dc PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM TENURIAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA Patittingi, Farida Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Social justice as a principe of Pancasila should become a basis of political law on a regulating the national agrarian resources, especially at coastal areas and small islands. This is to realize the welfare of all the Indonesian citizens. The internalization principle of social justice in regulating land tenure tand ownership at the above mentioned places can show the balannced and propotioronal distribution of land tenure and ownership for stakeholders; ivestors, society and the government. Keywords: Citizen, investor, and goverment. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/168 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Farida Patittingi

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/169 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.169 doi dc MALAYSIAN INTEGRATED 3D CADASTRE Hassan, Muhammad Imzan Department of Geoinformatic, Faculty of Geoinformation and Real Estate, Universiti Teknologi Malaysia This paper discusses 3D cadastre in the aspect of property registration i.e. complex building and overlapping properties on different land use. We also discuss the interoperability of the two systems between the two different agencies. This 3D cadastre registration will serve as a first attempt to develop a more complete Integrated Malaysian 3D Cadastre System. A complex system needs a clear and concise method to show the representation of data, and here we utilize Unified Modeling Language (UML) for the data modeling task as it has been considered better technique for such real world data modeling like cadastre data compared to the traditional entity relationship approach. Besides 3D registration, this paper also discusses 3D modeling, 3D geo databasing and 3D visualization. Malaysia could embark on this 3D cadastre system since it has well established 2D cadastre framework. From the previous research and discussion it can be realized that the hybrid approach certainly would be a good approach for Malaysian 3D Cadastre System. The hybrid approach means preservation of 2D cadastre and the integration of the registration of the situation in 3D by registering 3D situations integrated and being part of the 2D cadastral geographical data set. Keywords: 3D Cadastre, 3D Database Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/169 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Muhammad Imzan Hassan

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/170 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.170 doi dc SISTEM TINGGI DALAM REALISASI KADASTER 3D DI INDONESIA: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI Heliani, Leni S Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Putriningtias, M. Ellya Staf Badan Pertanahan Nasional RI Widjajanti, Nurrohmat Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada One important componentin the3Dcadastral system isthe definition of height component. The height of a cadastral objectis the height above a certain height reference field. Based on theconceptandits use, there aremany height reference fields. Each reference field will have a certain effect on the type of height system and on the corresponding precision. The absoluteheightisdefinedin reference to thenationalheight reference, which provides certaintyandclear geometricandtopologicalrelationsfor3Dcadastralobjects. However, the ideal nationalheight reference field,in this case precise geoidmodels has not been definedfor thewhole of Indonesia.An alternativesolution to the problem uses a definition ofa localgeoidmodel or the use ofa high-resolutionglobalgeoidmodel, the EGM2008. In the implementation, the precision level of the available geoid model and the required precision level of cadastral objects height become the basis for the selection of a geoid model. The use ofthe geoid modelasthe height reference has also an impact on theoptimalization/development of the application of BPNCORSstationsthatcan beusedas ahorizontal as well as a verticalreferencepointin3Dcadastralmapping. Keywords: 3D cadastre, cadastral mapping, geoid. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/170 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Leni S Heliani, M. Ellya Putriningtias, Nurrohmat Widjajanti

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/171 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.171 doi dc THE ROLE OF INTEGRATED CADASTRE DATABASE IN DISASTER RISK MANAGEMENT Kusmiarto, Kusmiarto STPN Due to the complexity of the natural disaster in Indonesia, the effective disaster risk management should have comprehensive information. Cadastre database using parcels as basic mapping units constitute the detailed information related to elements at risk. It is not easy for the institutions in charge with those disaster risk management to access the detailed information. The research is aimed at overcoming the above problems that is by designing the integrated cadastre database scheme. The survey results are use to test the geo-database cadastre scheme. The evaluation is done by in depth interview to the potential users. The result of evaluation showed that the cadastre database made is good enough to solve the above mentioned problems. Keywords: cadastre, design, geo-database, elements at risk, earthquake. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/171 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Kusmiarto Kusmiarto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/172 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.172 doi dc SISTEM TENURIAL TANAH ADAT DI BALI: STUDI TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG Sulastri, Ni Putu Arie bpn ri Guntur, I G Nyoman stpn Strictly speaking, the Basic Agrarian Law is not intended to wipe out someone’s or legal body’s rights but rather to unify the National Land Law. As mentioned at Part II of the Basic Agrarian Law, the conversion had to be done to admit both the western registered lands and those bearing the adat rights. One of the rights that can be converted into the right of ownership is druwe desa land. Eventhough there has already been a rule on the above conversion, druwe desa at Pakraman Beng Village have not been converted up to the present moment. The concept of Tri Hita Karana is one of the reasons why druwe desa still exists. Keywords: Village yard, druwe desa land, conversion stipulation. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/172 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Ni Putu Arie Sulastri, I G Nyoman Guntur

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/173 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.173 doi dc IMPROVING ORGANIZATIONAL WORK PROCESS OF LAND REGISTRATION BASED ON 3D CADASTRE AND CADASTRE 2014 CONCEPTS (Case Study Apartment Unit Registration) Suhattanto, M Arif stpn The need for land always increases but the area of land never increases. This makes people to use the land effectively. The use of traditional cadastre; the use of 2 dimensional cadastral concept, is no longer able to fulfill the complete cadastral needs. Having experiments on applying the 2 dimensional land registration, knowledge on 2014 cadastral concepts and 3 dimensional cadastral concepts, the development of the ongoing organization’s work process is badly required. The paper is aimed at explaining how to design the process of land registration in applying the 3 D cadastral and 2014 cadastral concepts using a modeling process. The result of the process is the new diagram showing the change of the organization; both inside and outside. However, due to the complexity of the 3 D cadastral concept, the discussion is limited to the apartment units in Indonesia. Keywords: 3D cadastre, 2014 cadastre, modeling. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/173 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 M Arif Suhattanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/174 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.174 doi dc HAK ULAYAT LAUT: FENOMENA YANG PERLU DICERMATI DALAM MENYUSUN KADASTER KELAUTAN Nugroho, Tanjung stpn Wahyono, Eko Budi stpn Indradi, Ign. stpn The phenomena on sea tenure by the traditional society in Nusantara maritime are spread from the western part up to the eastern area. The common property rights on maritime resources have not been explicitly admitted by the state, however, they are only considered as the state property. According to maritime anthropologists, the practice of sea tenure constitutes strategies of resources management. This is intended to preserve the fishermen’s living conditions and marine resources. To a certain extent, the fish resources are said to belong to all people and openly accessed. This has led to a great crisis on fisheries and if this is not well controlled there will be human disasters. Keywords: sea tenure, marine cadastre. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/174 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono, Ign. Indradi

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/175 2021-09-29T08:25:25Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i38.175 doi dc KADASTER 4D: SEBUAH KENISCAYAAN MENURUT KONDISI GEOLOGIS INDONESIA Nugroho, Tanjung stpn The geologic condition of the Indonesian archipelago; lying on the meeting zone of three big global tectonic plates which actively moves, often causes the rising of many faults in the region. The faults have various activities ranging from silent motion to active motion category. Today there are many land parcels located on the faults. Some of them have been registered at the local Land Office. Due to the active motion of the faults, it is possible that there are movements of the land position and dimension. This may cause disputes on land boundaries. The 4D Cadastre is aimed at anticipating the coming problems. Keywords: Tectonic activities, geologic faults, land parcels. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2013-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/175 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 38 (2013) eng Copyright (c) 2013 Tanjung Nugroho

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/176 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.176 doi dc KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA Mulyani, Lilis Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) The occurance of agrarian conflict in Indonesia, which are increasing in term of numbers and intensity, showed that there is a chronic and systemic problem in Indonesia’s agrarian resource management. This article is re-written based on a research conducted through desk research, workshops and series of Focus Groups Discussions to understand the roots and mechanisms of agrarian conflict resolution in some institutions. Among the results are that the increased numbers of new conflicts, and the long-recurrent conflict indicates that the roots of agrarian conflict has not been resolved yet. Meanwhile, the local, national and global dynamics have shown a phenomena that potentially leads to other agrarian conflicts. Pressures from these dynamics certainly need to be responded by adequate measures and efforts. Keywords: agrarian conflict, conflict resolution Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/176 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Lilis Mulyani

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/177 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.177 doi dc REFORMA AGRARIA: MOMENTUM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN Aprianto, Tri Chandra Sejarawan Universitas Jember, aktivis dan pegiat studi agraria, serta kandidat doktor pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia. At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia, in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare for poor Indonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by the authoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces. Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/177 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Tri Chandra Aprianto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/178 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.178 doi dc REFORMA AGRARIA: MOMENTUM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN Aprianto, Tri Chandra Sejarawan Universitas Jember At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia, in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare for poor Indonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by the authoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces. Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/178 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Tri Chandra Aprianto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/179 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.179 doi dc PERTARUNGAN AKTOR DALAM KONFLIK PENGUASAAN TANAH DAN PENAMBANGAN PASIR BESI DI URUT SEWU KEBUMEN Cahyati, Devy Dhian mahasiswi Pasca Sarjana FISIPOL UGM. This paper discusses the political ecology conflict in Urut Sewu between various actors. The conflict was caused by iron sand mining in Mirit subdistrict, Kebumen regency. The conflict started from a claim of the land along the southern coast of Kebumen, covering Buluspesantren, Ambal and Mirit subdistricts, was admitted as belonging to armed forces. This claims continued due to the issuance of license on iron sand mining to a company involving military elites. In the conflict, there was a change of problem that was the refusal the military exercises. The results showed that the existing conflict was caused by the interests of managing the natural resources. The conflict was created by elites in order to gain personal benefits by marginalizing the local communities who were highly dependent on the ecology. There were struggles among the state actor, local communities, company and NGO. Key Words: political ecology conflict, elite politic, military, local politic, power Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/179 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Devy Dhian Cahyati

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/180 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.180 doi dc BELAJAR DARI CILACAP: KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA ATAU REDISTRIBUSI TANAH Setiaji, Heri bpn ri Saleh, Deden Dani stpn The Agrarian Reform or The Program of National Renewal Reform on Agrarian Affairs was carried out in 2007. By the implementation of the program, the agrarian structure which used to be unbalanced was expected to be balanced and just. By the new structure it was hoped that the poverty in villages and problems of peasants’ welfares could be overcome. However, the implementation of the policy was still considered as not fulfilling the people’s hopes. The research was aimed at describing the agrarian reform using the site approach. This resulted on the failure of the new agrarian structure and superficially oriented on solving the conflicts. Key words: agrarian reform, policy implementation Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/180 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Heri Setiaji, Deden Dani Saleh

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/181 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.181 doi dc MEMBACA KARAKTERISTIK DAN PETA GERAKAN AGRARIA INDONESIA Salim, M Nazir Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional In the beginning of the 21st century, agrarian movements in Indonesia began to rise and found its identity. The implementationof the Basic Agrarian Law (UUPA) has taken the dreams of the socialist and populist on their struggle for “a countrygooddeed”. UUPA firmly revised the Colonial Policy in Indonesian agrarian matters. Unfortunately, UUPA was buried by Suharto andreplaced by the Forestry Law 1967 as a way of “new tenuring system” on agrarian resources. Afterward, the New Order conductedcentralization and build bases of inequalities for the mastery of Indonesian agrarian structure. As a result, resistance of farmers,students, NGOs, and other groups emerged with a main issue to fight against the repressive policies of the New Order in theAgricultural field. After 1998, regime changes occurred over the history of the reversal of previous events, reclaiming occurrednearly throughout Indonesia. The character of the movement has changed. Farmers, NGOs, student and Scholar-Activist weredirectly involved in advocacies and movements. History tells that agrarian movements have extended through bureaucracies andpolitics (penetration policy and legislation) and the struggle in the Constitutional Court. This paper described a map of the New-Order-agrarian-regime reform and the reformation of the emerged movement characteristics by depicted some actors on the field.This paper used a comparison approach between movements during the new order regime and post-reformation era. Key words: movement characteristic, struggle, agrarian movement, New Order, Reformation. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/181 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 M Nazir Salim

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/182 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.182 doi dc LEGITIMASI IDENTITAS ADAT DALAM DINAMIKA POLITIK AGRARIA (STUDI KASUS LEMBAGA SWAPRAJA DI YOGYAKARTA) Antoro, Kus Sri Staf Pengajar pada Universitas Gunung Kidul Yogyakarta, pegiat Lembaga Tani Muda Mandiri, relawan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) Post New Order era is marked by the rise of movements that, claiming on the behalf of the indigenous people, attempt to take over the indigenous rights related to agrarian resources, including the feudalistic self-governing institution (swapraja) in Yogyakarta. That the status and rights of both indigenous community (Adat) and self-governing institution have been strictly distinguished by agrarian laws, it does not mean that the laws fully operate in social domain. In reality, the existence of the dualistic agrarian politics is recognized although it finds no room for legal certainty. By tracing and comparing between official historical sources, this article is critically reviewing the issue of the dynamics on indigenous community positioning in agrarian politics in the former self-governing region of Yogyakarta, as well as further consequences of the implementation of agrarian special authority following the issuance of Law Number 13 of 2012. Keywords: indigenous community, self-governing institution, agrarian resources. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/182 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Kus Sri Antoro

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/183 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.183 doi dc RUU PERTANAHAN: ANTARA MANDAT DAN PENGINGKARAN TERHADAP UUPA 1960 Gunawan, Gunawan Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice). The sense of agrarian term covers the surface of the earth (land ). The land law ought to refer to the agrarian law. The planning of land constitution should also refer to the Constitution No. 5, 1960 on Basic Agrarian Law. Whether the planning of land constitution opposes the Basic Agrarian Law can be verified by the question on how far the above planning is made. This was mandated by the Basic Agrarian Law. Keywords: land law, right on land, land jurisdiction Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/183 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Gunawan Gunawan

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/184 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.184 doi dc PERKEMBANGAN PERATURAN MENGENAI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI Mujiati, Mujiati stpn Aisiyah, Nuraini stpn Land Redistribution is one of the efforts to reduce the inequality of land tenure and ownership, especially for tenants and small farmers. The regulations stipulated in the Government Regulation No. 224, the year 1961 related to the objects of redistribution must be suited to the reality of development in which the land is no longer available. This needs the guidelines to implement. In 2013. the Directorate of Land Reform of the BPN RI issued guidelines of land redistribution which was in line with the similar government regulations. In Musuk subdistrict, Boyolali Regency, the implementation of land redistribution suited the technical operation of 2013. Those having the right to receive were elligible as required in Article 8 and 9 of the Government Regulation No. 224 of 1961. In order to optimize the production and income of the land beneficiaries, the land receivers need to form an as a breakthrough for land/access to obtain the capital. Keywords : Land Redistribution, object and subject of redistribution. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/184 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Mujiati Mujiati, Nuraini Aisiyah

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/185 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.185 doi dc KONSISTENSI KEBIJAKAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENSEJAHTERAKAN PETANI MISKIN Budhiawan, Haryo stpn Nugroho, Aristiono stpn To make poor inhabitants obtain welfare is a joint effort of various institutions together with the poor themselves. The task will fail if the interanalisation of interest does not exist. The poor farmers’ welfare is not only the interest of the farmers themselves but should also be the interest of the land office. This will result if the land office is consistent in empowering the farmers. What kind of consistency does the land office own at present? The reply can be obtain through a qualitative rationalistic research. All of the answers were done through interniews of the informants and library study. The forms of consistency of the land office were defending the opinions, seeking for the funds, and persuading people..The forms of consistency found in village government the efforts of the village head on preserving the environment. For the poor, the consistency they wanted was that their certificates of land ownership to be used as an asset for their future business. Key words: consistency, policy, farmers’ welfare Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/185 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Haryo Budhiawan, Aristiono Nugroho

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/186 2021-09-29T08:24:36Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v1i39.186 doi dc DARI COMMUNITY PARTICIPATION KE STAKEHOLDERS PARTICIPATION: MENEMUKAN PERSPEKTIF BARU DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Pujiriyani, Dwi Wulan stpn Pengembangan masyarakat’ merupakan tema yang disoroti oleh penulis buku ini yang secara tidak langsung menegaskan kembali bahwa upaya pengintegrasian masyarakat sebagai komponen yang utuh dalam sebuah sistem pembangunan bukanlah sebuah proses yang bisa sekali jadi. Proses pengembangan masyarakat adalah proses yang panjang dan terus menerus diperbarui baik dalam tataran konseptual maupun praksisnya. Tidak ada atau belum ada format baku yang bisa dikatakan benar-benar ideal untuk bisa menjawab persoalan pengintegrasian masyarakat yang menjadi bagian dari mereka yang seringkali dimarjinalkan oleh sebuah desain atau sistem yang disebut dengan ‘pembangunan’. Ife (2008:xiii) mengingatkan kembali bahwa pengembangan masyarakat adalah bagian dari upaya pemenuhan prasyarat mendasar dalam peradaban manusia yaitu kebutuhan manusia untuk dapat hidup secara harmonis dengan lingkungannya serta kebutuhan manusia untuk dapat hidup harmonis dengan sesama manusia.1 Kedua hal ini merupakan esensi dari capaian dan manfaat masyarakat modern. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi yang nyata terjadi adalah ketidaksanggupan orde dominan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Pada akhirnya yang terlihat adalah ketidakstabilan yang meningkat secara ekologis, ekonomis, politik, sosial dan kultural. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan cara-cara alternatif untuk melakukan berbagai hal menjadi semakin penting. Telah terdapat peningkatan minat dalam pembangunan pada tingkat komunitas karena berpotensi memberikan suatu basiss yang lebih dapat hidup dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk berinteraksi dengan lingkungan. ‘Pengembangan masyarakat’ mewakili suatu visis dari bagaimana berbagai hal dapat diorganisasi secara lain, sehingga keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial yang sejati yang tampaknya tidak dapat tercapai pada tingkat-tingkat global atau nasional, dapat diwujudkan dalam pengalaman komunitas manusia. Fredian, penulis buku ini adalah seorang sosiolog yang jika ditelusuri latarbelakang pendidikan akademisnya memiliki ketertarikan pada bidang sosiologi pedesaan dan studi-studi pembangunan sosial. ‘Pengembangan masyarakat’ adalah tema yang diangkat dalam buku ini untuk menghadirkan proses-proses pengembangan masyarakat yang diharapkan dari sisi akademis dapat memberikan pemahaman untuk bisa membangun, mengembangkan dan mengkritisi konsep-konsep dan kerangka teoritis pengembangan masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/186 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 39 (2014) eng Copyright (c) 2014 Dwi Wulan Pujiriyani

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/187 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.187 doi dc PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERSARANAKAN BANGUN GUNA SERAH Sumarja, FX. Pengajar Fak. Hukum Unila, Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP Generally the infrastructural development needs space and land. In its process, the role of a private sector may not be neglected as this frequently does not take care of the people’s rights on land. The society, as a subject of the development, should have got a prospeorus living condition. Yet, they were marginalized and regarded as an object of the development. KonsepThe concept of infrastructural development ,which does not grab people’s right on land, takes care of the living resources, and maintains the sustainable living situation, would be one of the solutions. Key words: land acquisition, infrastructural development. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/187 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 FX. Sumarja

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/188 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.188 doi dc PENGADAAN TANAH UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN MAMMINASATA DAN DAMPAKNYA DI PEDESAAN Ridha, Muhammad stpn The research is aimed at answering three related questions, either directly or indirectly on the program of large-scale land acquisition on Mamminasata Program in South Sulawesi. These questions are: 1) How does the space structure change after Mamminasata project on land acquisitions at three villages: Samata, Pacci’nongang and Romang Polong?; 2) How does the process and dynamic land acquisition at three village take place?; 3) How does the possibility of conflict take place after the project was done. Those questions will be answered by descriptive qualitative research method. The result shows that there was a correlation between large scale land acquisition on Mamminasata program with spatial change, the rise of land and extensive agrarian conflict. Keywords: development program, Mamminasata, spatial change, land acquisition. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/188 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Muhammad Ridha

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/189 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.189 doi dc PEMBANGUNAN JALAN TOL DI INDONESIA: KENDALA PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DAN GAGASAN UPAYA PENYELESAIANNYA Sudirman, Senthot stpn The study is aimed at (a) identifying both legal and empirical constraints inhibiting the process of land clearing which is one the important factors in land acquisition for public facilities, and (b) suggesting the concept of solving the problem, especially on the construction of Trans Java toll road. The research is done by library studies including legislations, documents, interviews. The efforts to solve the problems on land clearance was based on academic studies using references such as books, legislations, empirical and data and facts and actors opinions. Several constraints already identified are: (a) the difficulty of achieving an agreement on the amount of compensation caused by (i) the minimum knowledge awareness on the social function of land (ii) the importance of infrastructure building, including toll roads, (iii) the limited fund for land acquisition, (iv) the dispute on land ownership, (v) the existence of land acquisition objects by BUMN, BUMD and wakaf land, (b) the incomplete file on land acquisition, (c) the invalid evidence of land ownership, (d) the presence of land speculators, (e) the presence of provocateurs (f) the week cooperation of private-state scheme, etc. Keywords: constraints, land clearance, land acquisition, public facilities. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/189 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Senthot Sudirman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/190 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.190 doi dc MEMETAKAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH BANDARA KOMODO Padjo, Mr Staf ATR/BPN, NTT Salim, M. Nazir stpn The research is aimed at describing conflict on the land acquisition of expanding the Komodo Airport at West Manggarai Regency, NTT. The expansion of airport is intended to accommodate the tourist since Komodo was determined to be The New 7 Wonder of Nature. The increase of tourist place, especially on Sail Komodo program in September 2013. The focus of expansion was on three places namely the 300 meter runaway which belonged to Department of Transportation. The west part of the airport that is Binongko Hill and Batu Hill. At the last two areas, the expansion was done by eliminating the people’s land. This resulted protests from the society as they do not get any financial return. Using the qualitative and critical approaches, the study was able to show the map of conflict location between the regional government and the society. At the Binongko and Batu Hill areas, the conflict took place as people did not set any financial return. Keywords: land acquisitions of Komodo airport, conflict, compensation Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/190 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Mr Padjo, M. Nazir Salim

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/192 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.192 doi dc PENGADAAN TANAH UNTUK SIAPA, PENIADAAN TANAH DARI SIAPA: PENGADAAN TANAH, ALOKASI TANAH, DAN KONFLIK AGRARIA Tohari, Amien Alumni Pasca Universitas Gadjah Mada, Aktivis dan penggerak agraria. The paper is aimed at discussing whether the policy of land acquisition can become a scheme of agrarian conflict solution. Seen from the land acquisition as a practice of conflict solution, the paper is directly focused on conflict of agrarian context, that is whether the land acquisition can be an alternative solution scheme which can be used to solve the agrarian conflict. The paper wants to state that: first, the land acquisition is not intended as a scheme to solve the problem, second, the policy is a double blade knife that is acquisition and at the same time it is also the abolishment, third, the policy of land acquisition is intended to hold the infrastructural building, fourth,- through the agrarian conflict at Musi Banyuasin, the paper showed that the absence of land acquisition policy or land allocation for the society resulted unresolvable conflict. Keywords: land acquisition policy, conflict, unresolvable Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/192 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Amien Tohari

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/193 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.193 doi dc MASALAH PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PLTU DI BATANG Aziz, Achmad Taqwa Staff Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Papua The availability of land is important element in development activitiesespecially for public interest. This study aims to determine the mechanisms applied in land acquisition for Batang Power Plant, in Batang, Central Java; and to explore the supporting and inhibiting supports in the implementation of the land acquisition and settlement efforts. This study explains development of Batang Power Plant as infrastructure projects use the mechanism of Public Private Partnerships (PPP), according to The Law No. 30 of 2009 on Electricity and Presidential Decree No. 13 of 2010. The supporting factors of the implementation of land acquisition are existence of a positive perspective of residents, the price of the deal, the full support of government and large investment funds. The inhibiting factors of the implementation of the land acquisition are the attitude of the citizens of rejection, the price disagreement, the issue of environmental pollution and the emergence of land speculators. For resolving obstacles and constraints in land acquisition created the establishment of a forum of communication together, increasing participation of citizens, transparency and accountability, creating guarantees the survival of the farm laborers and tenants, and enhancing community empowerment through CSR programs. Keywords: Acquisition of land, the power plant. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/193 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Achmad Taqwa Aziz

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/194 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.194 doi dc ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH Mujiburohman, Dian Aries Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of human right should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, should get a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as compared to the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that they do not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease of lands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth, the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome. Key words: Human right, public inetrest, land acquisition. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/194 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Dian Aries Mujiburohman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/195 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.195 doi dc PENGADAAN TANAH DAN PROBLEM PERMUKIMAN KEMBALI: SKEMA PEMBERDAYAAN UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERDAMPAK Pujiriyani, Dwi Wulan Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional One of the trigger for conflict in the case of land acquisition is the idea of resettlement as a form of compensation. There are many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Resettlement in the case of land acquisition most likely to be responded as a negative action which related to eviction or expulsion. Furthermore, this paper will reveal the problem of resettlement in the implementation of land acquisition in Indonesia. This can be related to the model of community empowerment which possibly could become a constructive solution to bridge the need of development and the need of persons affected by development project to protect their rights.This study was conducted due to searching and studying secondary source that discussed about development-induced resettlement. The result shows that resettlement could not only be defined as a physical displacement. Resettlement has to be planned and implemented appropriately so that its effect was not exacerbating the affected communities. Keywords: Land acquisition, compensation, resettlement, empowering Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/195 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Dwi Wulan Pujiriyani

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/196 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.196 doi dc KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM Candrakirana, Isabela Staf Kanwil BPN RI Provinsi Lampung Sitorus, Oloan Dosen STPN Puri, Widhiana Hestining Dosen STPN Land Consolidation (LC) is land policy concerning settlement return the domination and land use as efforts of land acquisition for development interest, to enhance the environment quality and preservation of natural resources by actively involving the community participation. In this case government needn’t to provide compensation with a very large fund due the principles used in LC is building without displacing. The LC participants provide Land Contribution for the Development (STUP) that will be used for public and social facility and for the KT implementation fund. KT that mostly conducted in Indonesia is Urban Land Consolidation (ULC) namely LC which carried out in urban or outskirt. Several countries have implemented this in handling land acquisition and arrangement issues, such as Japan, Germany and Thailand. This study using case study’s approach which aim to get the comprehensive knowledge about KTP. The ULC is a program that upholds the justice and participatory principle. The community will receive a decent environment completed with public and social facility, in addition the community is also asked to directly involve in the activity process start from its planning up to development. Beside that others various public facility which usually obtained by land acquisition can be fulfilled by the community participation in ULC. Key Words: Urban Land Consolidation, Land Acquisition, Public Interest Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/196 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Isabela Candrakirana, Oloan Sitorus, Widhiana Hestining Puri

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/197 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.197 doi dc KETERSEDIAAN TANAH BAGI MASYARAKAT RAWAN BENCANA Utami, Westi Dosen STPN The high threat of disaster / multi-disaster in Indonesia leads to a number of communities in a state of being exposed and vulnerable to disasters. The high number of people living around the source of disaster / KRB III also causes the high degree of potential risk and loss if the disaster occurs. The National Land Agency has pivotal role in regulating land for development, in this case, through the provision and arrangement of land for settlement (relocation) and for infrastructural development for the people living in the disaster-risk areas. This study employed review of literature and legal products on land availability as its method and approach. The allocation of land, particularly for the people living in disaster-risk areas, may be provided through land acquisition, land utilization of reserved State land from previously abandoned land, or may also be provided through land consolidation based on spatial planning.This is intended to achieve the quality of environment, safe and prosperous society. Keywords: land availability, land consolidation, disaster Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/197 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Westi Utami

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/198 2022-03-19T06:54:21Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180430 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v0i40.198 doi dc RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU Batubara, Bosman Judul: Konflik Agraria di Urutsewu: PendekatanEkologi Politik Penulis: Devy Dhian Cahyani Penerbit: STPN Press (2014) Halaman: 251 Tanpa dibayangi rasa sangsi, saya langsung menyatakan bahwa buku ini sangat berguna. Baik secara praksis, pun teoritis. Saya bersinggungan pertama kali dengan naskah Devy kira-kira setahun yang lalu ketika ia masih dalam bentuk pdf, naskah skripsi yang sudah diuji. Waktu itu saya sedang terlibat dalam aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) dalam persiapan acara Arak-arakan Budaya di Urutsewu yang sudah dilaksanakan pada 16 April 2014 yang lalu. Kegunaan praksis buku ini saya rasakan pada saat itu; bersama dengan beberapa orang warga Urutsewu (Seniman Martodikromo, Widodo Sunu Nugroho, dan Ubaidillah) kami menggunakan skripsi Devy sebagai salah satu sumber untuk menyusun kronologi konflik tanah yang sudah sangat panjang di Urutsewu. Kronologi konflik yang disusun ini, bersama dengan f ile sikripsi Devy sendiri, kami gunakan sebagai bahan bacaan di dalam Esbumus agar para personel yang terlibat dengan segera bisa masuk ke jantung permasalahan konflik tanah di Kebumen. Karena terasa betapa jarangnya mahasiswa sekarang yang melakukan riset konflik agraria, ditambah dengan kontribusi nyata teks ini yang sudah kami rasakan, rasa hormat mendalam dihaturkan oleh tulisan Review Buku RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU Bosman Batubara Judul: Konflik Agraria di Urutsewu: PendekatanEkologi Politik Penulis: Devy Dhian Cahyani Penerbit: STPN Press (2014) Halaman: 251 ini kepada penulis, Devy. Secara teoritis, saya masih percaya bahwa salah satu karya tulis ilmiah yang bagus adalah manakala dia mampu memancing pertanyaan-pertanyaan di benak pembaca sebagai bahan bagi penelitian lanjutan. Jadi, meskipun secara personal saya kadang merasa sayang atau tidak puas mengingat betapa besar energi yang telah dicurahkan Devy dalam menggarap penelitiannya dibandingkan dengan hasil yang ia capai, saya kira fungsi ketidakpuasan saya adalah memulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti selanjutnya. Dari sisi apa fokus yang diteliti, saya merasa riset ini hanya membidik realitas secara parsial. Riset ini dikerangkai secara teoritis untuk mengetahui ekologi politik konflik tambang pasir besi di Urutsewu. Tidak ada masalah bagi saya dalam metode dan metodologi. Masalah muncul di dalam unit “pasir besi” yang diteliti. Mengapa? Setelah saya bergulat dengan tema konflik agraria di Urutsewu, saya tersadarkan bahwa konflik ini sudah sangat panjang. Berdasarkan kronologi yang kami susun seperti yang disebutkan di atas, konflik di daerah pesisir Kabupaten Kebumen ini merentang sejak 1830-an ketika ada penataan tanah dalam bentuk Galur Larak yang membagi tanah dengan sistem membujur utara-selatan. Sejak itu, berbagai bentuk perampasan tanah muncul di pesisir Kebumen. Dari situ kita bisa melihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas yang muncul dalam lintasan sejarah. Ada banyak bentuk masalah yang muncul, misalnya “pemakaian sebagai lapangan tembak oleh militer; Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 681 ketakutan masyarakat mengakui bahwa mereka memiliki sertifikat tanah pasca ’65-66; masuknya perkebunan tebu Madukismo; pemijaman tanah untuk uji coba senjata berat; pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa; penambangan pasir besi; dan yang paling terkini adalah pemagaran tanah oleh TNI AD. Dari rentangan kasus-kasus itu dapat dilihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas yang muncul dalam rangkaian proses panjang pertarungan hakatas tanah, dimana kondisi kontemporer secara diametral memperhadapkan massa petani dengan TNI AD, konjungtur yang bertarung di Urutsewu sekarang ini. Tanah di Urutsewu berganti fungsi dalam berbagai bentuk komoditas (perkebunan tebu, jalan, tambang pasir besi, area latihan tembak) dan memicu konflik. Implikasi “kesilapan” memilih unit yang dianalisis membuat skripsi Devy kurang mampu menangkap berbagai perubahan ekologi yang terjadi. Di sini, saya mengandaikan sudah ada kesepakatan bahwa pengertian ekologi politik memasukkan, diantaranya, unsur perubahan ekologi dalam berbagai tingkatan—molekul, struktur sub-seluler, sel, serabut, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan landskap. Karena unit yang dianalisis buku ini adalah “ekologi politik tambang pasir besi” yang masih akan terjadi, maka yang dominan muncul dalam pembahasan perubahan ekologi politik pada Bab VI adalah perubahan ekologi (yang juga) akan terjadi kalau tambang pasir besi dibuka. Dan dengan memberikan perhatian pada perubahan yang akan terjadi ini, maka penulis kemudian banyak meluputkan perubahan ekologi yang telah terjadi karena konflik panjang, terutama dengan TNI AD, seperti misalnya, perubahan organisme karena adanya peristiwa penembakan pada 16 April 2011 dan ledakan mortir sebelumnya, serta perubahan landskap karena adanya pembangunan berbagai ornamen militer di sepanjang lahan pasir Urutsewu—menara pandang, tempat peledakan peluru, rumah perlindungan, tempat uji coba alat berat seperti tank, dan kehadiran gedung Dislitbang TNI AD itu sendiri di Desa Setrojenar. Perubahan-perubahan ekologi tingkat organisme- landskap seperti yang dipaparkan di atas tidak mungkin tidak menimbulkan reaksi dari manusia-manusia yang tinggal di sekitarnya. Hampir dipastikan pula, sebagai bagian dari aksireaksi tersebut, muncul satu kebiasaan baru yang mungkin dalam alunan waktu telah berubah menjadi ko-evolusi, atau perubahan bersama, baik di kalangan TNI AD, maupun di kalangan kelompok yang, untuk menyederhanakan penyebutan, tertindas seperti petani Urutsewu. Koevolusi macam apa dan sedalam mana yang telah muncul, itu yang tetap menjadi misteri. Setidaknya bagi saya. Dari analisis seperti di atas, maka ke depan penelitian yang harus dilakukan adalah melihat ekologi politik dalam kerangka ruang ekologi dan waktu. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada masa Kolonial, Kemerdekaan, Paska Kemerdekaan, ’65-66, Orde Baru, dan Paska Reformasi. Dengan melakukan studi kronologislah kita akan dapat melihat semakin jelas tentang kondisi alam, sosial, serta material praktis yang membentuk kondisi sosio-alamiah Urutsewu masa kini beserta semua proses peminggiran yang menyertainya. Saya tidak bisa memandang enteng naskah ini. Meskipun, karena itu pula saya merasa tergoda untuk mempertanyakan arahnya. Sebagai manusia, saya percaya dengan apa yang saya baca pada “Konsepsi Kebudjaan Rakjat” bahwa “Kesenian, ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudajaan… Kesenian, ilmu dan industri baru bisa menjadikan kehidupan Rakjat indah, gembira dan bahagia apabila semuanja ini sudah mendjadi kepunjaan Rakjat.” Apakah naskah Devy ini sudah menjadi “kepunjaan Rakjat”? Susah untuk menjawa pertanyaan ini. Namun saya bisa menghadirkan satu hal yang saya anggap 682 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014 sebagai kebutuhan orang Urutsewu, setidaknya dalam perspektif subyektif pemahaman saya. Hal ini penting dimunculkan agar bisa terlihat lebih terang, apakah naskah Devy ini mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Tentu saja kepentingan masyarakat di sini lagi-lagi subyektif. Seseorang bisa mengajak berdebat. Namun, poin yang ingin saya sampaikan adalah, memberikan sebuah ukuran terhadap naskah Devy berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kali diskusi dengan para elit gerakan petani di Urutsewu, masalah yang saya rasa masih sangat susah dipecahkan sampai sekarang adalah bagaimana menghidupkan organisasi petani di Urutsewu. Seperti halnya kebanyakan organisasi petani yang saya lihat— dan dengar tentangnya—di Jawa Tengah. Saya sampai pada beberapa poin pemikiran mengenai organisasi petani di Jawa Tengah, yaitu: 1)memiliki sifat elitis dalam artian orangnya itu-itu saja dan dengan demikian isu berputar di kalangan yang itu-itu juga; 2)hampir tidak ada kaderisasi; 3)tidak ada agenda organisasi yang disusun bersama, misalnya agenda tahunan, dan dengan demikian tidak ada rapat-rapat kontinu; serta 4)kurang berdikari di bidang ekonomi. Naskah Devy ini, kita sadari atau tidak, belumlah menyentuh apa yang saya anggap sebagai kebutuhan organisasi petani di atas. Dia baru menyentuh dan mengantarkan pembaca ke “halaman” permasalahan-permasalahan itu. Jadi, seandainya waktu bisa diputar mundur dan saya ditakdirkan menjadi kawan diskusi Devy dalam proses penyusunan skripsinya ini, maka saya akan dengan sangat bersemangat menyarankan dia melakukan penelitian mendalam terhadap “ekologi politik-mikro organisasi petani di Urutsewu,” agar hasilnya juga menjawab permasalahan/ kebutuhan organisasi petani seperti yang saya sampaikan di atas. Andai itu terjadi, sependek yang dapat saya pahami, teks ini akan semakin bernas baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi ekologi politik tambang pasir besi, saya merasa Devy melewatkan satu hal dengan tidak membahas konteks global dan nasional surutnya perusahaan pasir besi di Urutsewu dengan dicabutnya perizinan oleh TNI AD pada Mei 2011. Dalam konteks global, tentu saja ini tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan menurun harga bijih besi di pasaran dunia. Pada awal 2011 bijih besi memiliki harga sekitar 175 Dollar AS per ton, dan kecenderungan turun terus terjadi hingga menginjak harga sekitar 80 Dollar AS per ton pada medio 2014 (sumber: chartbuilderinfomine.com). Hal seperti ini juga terjadi dengan ledakan permintaan komoditas mangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2008-10 dan kemudian menyusut seiring dengan menurunnya harga mangandunia dan turunnya pertumbuhan ekonomi China ke bawah 9%, setelah sebelumnya selama sepuluh tahun pada periode 2002-12 konsisten di atas 9%. Dalam konteks ini, China adalah tujuan ekspor mangan NTB. Di tingkat nasional, ini tentu saja tak bisa dipisahkan dari konteks regulasi UU Minerba 4/ 2009 yang mewajibkan pembangunan pemurnian (smelter) untuk sektor industri ekstraktif. Meskipun kemudian hal ini dianulir kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 yang menurunkan konsentrasi bijih ekstraksi yang dapat dieksport. Sebagai contoh, untuk pasir besi (jenis pig iron) pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(Permen ESDM) 7/2012 yang merupakan “cucu” UU 4/2009 disebutkan pasir besi boleh dieksport dengan konsentrasi kemurnian lebih dari 94% Fe; dan pada Permen ESDM 1/2014 (“anak” dari PP 1/2014) dia diturunkan menjadi e” 58% Fe. “Penganuliran” ini adalah hal yang lain, yang penting diperhatikan di sini adalah kewajiban peningkatan nilai tambah komoditas ekstraksi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pembangunan smelter telah membuat dinamika Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 683 industri ekstraksi berubah ke arah ketakutan kalangan industri tidak mampu memenuhi kualif ikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU Minerba 4/2009 (dan peraturan turunannya) sebelum ia kemudian dianulir seperti yang dijelaskan di atas. Poin saya membawa dua variabel global dan nasional ini, sebagai tambahan terhadap angka kebutuhan besi yang tinggi dan disebut sebagai pemicu munculnya berbagai Izin Usaha Pertambangan pasir besi di Indonesia oleh Devy, ingin menunjukkan bahwa logika yang sama bisa ditautkan mengapa aktivitas ini menyurut belakangan. Tentu saja tanpa menapikan bahwa ada perlawanan di tingkat lokal seperti yang digalang berbagai kelompok petani di Urutsewu. Dengan demikian, kita bisa melihat lebih jelas antara hubungan “skala” global, nasional, dan lokal dalam rantai produksi komoditas pasir besi, atau yang oleh Devy disebut sebagai kapitalisme global. Untuk menyimpulkan sumbangan teoritis buku ini, dengan demikian, adalah kemampuannya memicu pertanyaan tentang: 1)politik ekologi konflik agraria di Urutsewu dalam rentang temporal yang lebih panjang (sejak 1830-an) hingga sekarang dalam berbagai bentuk eskalasi—deeskalasinya karena perubahan komoditas; 2) memetakan kebutuhan yang lebih konkret organisasi- organisasi petani dengan mengasumsikan bahwa ilmu seharusnya adalah “kepunjaan Rakjat”; dan 3)memperlihatkan secara gamblang hubungan “skala” (global, nasional, dan lokal) dalam rantai produksi komoditas. Dan rasanya, inilah tugas peneliti berikutnya. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2014-04-30 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/198 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; No. 40 (2014) eng Copyright (c) 2014 Bosman Batubara

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/213 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.213 doi dc Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria Rachman, Noer Fauzi Abstract: The article shows a theoretical debate on the consequence of decentralization policy and Community Driven Development (CDD) especially in relation to the way capitalism develop. The decentralization policy reshapes local government bureaucracy more responsive and accountable toward people’s needs, and the CDD facilitate rural and urban communities to manage collectively efforts to eradicating their poverty condition. Both are promoted by neo-institutionalist thinking in the World Bank and Civil Society within the same interlocking direction. Furthermore, I explicate critiques toward theory and practice of decentralization policy and CDD, launched by Vedi Hadiz, Toby Carroll, Tania Li, and Frederich Rawski. I connect those with the theorization of the ways capitalism develop as articulated by Paul Cammack, Michael Perelman, Massimo de Angelis and David Harvey. I argue that the presence of space of struggle, contestation and negotiation open the possibility for multiple forces to participate, or refuse to participate, to reshape the practice of decentralization and CDD, and furthermore the forces dialectically are reshaped because of their struggle, contestation and negotiation. Intisari: Artikel ini mengemukakan debat teori dari konsekuensi kebijakan desentralasi dan Pembangunan Berbasis Masyarakat (CDD) terutama dalam hubungannya dengan bagaimana kapitalisme berkembang. Kebijakan desentralisasi telah membentuk pemerintah lokal menjadi lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat, dan CDD telah memfasilitasi komunitas perkotaan maupun perdesaan untuk secara kolektif berusaha mengatasi kondisi kemiskinannya. Selanjutnya, penulis mengutarakan kritik terhadap teori dan praktik kebijakan desentralisasi dan CDD, yang dikemukakan oleh Vedi Hadiz, Toby Carroll, Tania Li dan Frederich Rawski. Penulis juga menghubungkan teori tersebut dengan teorisasi tentang bagaimana kapitalisme berkembang seperti yang dikemukakan oleh Paul Cammack, Michael Perelman, Massimo de Angelis dan David Harvey. Penulis berpendapat bahwa keberadaan ruang pertarungan, kontestasi dan negosiasi membuka kemungkinan untuk berbagai kekuatan untuk berpartisipasi, atau menolak untuk berpartisipasi, untuk membentuk kembali praktik desentralisasi dan CDD, dan selanjutnya kekuatan dialektika dibentuk kembali karena usaha, kontestasi dan negosiasi mereka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/213 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Author

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/214 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.214 doi dc Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia Wicaksono, Arditya Purbawa, Yudha Abstract: Discussion of agrarian reform is interesting especially on its factual implementation that is fully dynamics and not just a promise to redistribute nine million hectares of land. The existing concept needs to be reevaluated and re-discussed. Reorganizing inequality of land redistribution requires compatible and comprehensive rules. This paper uses a case study approach, giving an overview of the challenges to be addressed in order to implement agrarian reform properly. Cross-ministries coordination is inevitable, since in real practice access reform cannot be implemented linearly but requires holistic and systematic integrations with other ministries. Intisari: Diskusi reforma agraria memang menarik terlebih implementasi faktualnya yang penuh dinamika tidak sekedar janji untuk meredistribusi sembilan juta hektar. Konsep yang ada perlu diperdebatkan kembali. Menata ulang ketimpangan dalam redistribusi tanah butuh aturan yang kompatibel dan komprehensif. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan gambaran kendala dan tantangan yang harus diurai agar hutang negara dalam reforma agraria menjadi sebuah kebijakan yang terimplementasi secara tepat. Sinergi dengan lintas kementerian mutlak diperlukan sebab secara nyata akses reform tidak bisa bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang holistik dan sistematis dengan kementerian lain. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/214 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Author

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/215 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.215 doi dc Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar Utami, Westi Artika, I Gede Kusuma Arisanto, Aziz Abstract: Identification and regulation of abandoned land needs to be intensified, to contribute identification of Objects of Agrarian Reform (TORA). Mapping of potential abandoned land carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) was considered not optimally implemented if compared between the setting targets with the achievements each year. Utilization of google earth imagery and Geographic Information System (GE and GIS) is expected accelerate mapping of potential abandoned land. Google earth image was used to interpret land cover as the basis to identify land use. Land cover classification was done using supervised classification with maximum likelihood algorithm. The results showed that google earth image and GIS were able to present existing land use, and able to identify land that has not been used as the permit rights granted. The result of interpretation and GIS analysis was expected to be used as tool to identify potential abandoned land, as the basis to regulate, accelerate and control abandoned land in Indonesia. Intisari: Identifikasi dan penertiban tanah terlantar perlu dilakukan secara intensif, salah satunya untuk memberikan sumbangan bagi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Pemetaan potensi tanah terlantar yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama ini dirasa belum optimal apabila dibandingkan antara target yang ditetapkan dengan capaian setiap tahunnya. Pemanfaatan citra google earth dan Sistem Informasi Geografi diharapkan dapat membantu pekerjaan pemetaan potensi dan identifikasi tanah terlantar. Data yang digunakan adalah citra google earth untuk interpretasi tutupan tanah sebagai dasar untuk menentukan penggunaan tanah. Klasifikasi tutupan tanah pada penelitian ini menggunakan klasifikasi terselia (supervised) dengan algoritma maxsimum likelihood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan citra google earth dan SIG mampu menyajikan data penggunaan tanah eksisting terbaru, dan mampu mengidentifikasi tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai arahan dalam izin hak yang diberikan. Hasil interpretasi dan analisis dengan SIG ini diharapkan dapat digunakan sebagai identifikasi obyek potensi tanah terlantar untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan penertiban tanah terlantar sehingga dapat membantu percepatan penertiban tanah terlantar di Indonesia.     Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/215 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Westi Utami, I Gede Kusuma Artika, Aziz Arisanto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/216 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.216 doi dc Sonor dan Bias “Cetak Sawah” di Lahan Gambut Larastiti, Ciptaningrat Abstract: Peat land has been intensively known as the target of creating idle land through state owned forest mechanism. It triggers a large scale development project such as an irrigated rice field called “Cetak Sawah”. By focusing on “Cetak Sawah”, we can learn how development project contains an inherent assumption of modern field rice system to overcome massive deteriorated peat land particularly since the forest fire disaster in 2015. The research was done a year after forest fire 2015 through an ethnographic method consisted of live in and several visits around February 2016-December 2016. The gathered data show that “Cetak Sawah” becomes the technocratic approach of peat land governance. Instead of controlling the expansion of palm oil industry, state has been continually blamed the former agricultural system known as Sonor (swidden agriculture) which will be easily considered as the main factor of undermined peat ecosystem due to its burning practice of land preparation. There are two gaps, first, “Cetak Sawah” has been proposed through negation of existing social differentiation. Second, “Cetak Sawah” is going to be predicted as the mean of peasant exclusion. Intisari: Lahan gambut telah secara luas dikenal sebagai target menciptakan tanah terlantar melalui mekanisme hutan Negara. Hal ini memancing pembangunan proyek skala besar seperti sawah irigasi yang juga disebut sebagai “Cetak Sawah”. Dengan berfokus pada Cetak Sawah”, kita dapat belajar bagaimana proyek pembangunan dapat mengandung asumsi yang tak terpisahkan dari sistem tanam padi modern untuk mengatasi lahan gambut yang semakin memburuk secara luas terutama sejak bencana kebakaran hutan di tahun 2015. Penelitian ini dilakukan setahun setelah kebakaran hutan tahun 2015 melalui metode etnografi yang terdiri dari laporan langsung dan beberapa kunjungan pada kurun Februari 2016 – Desember 2016. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa “Cetak Sawah” menjadi pendekatan teknokratis untuk pengelolaan lahan gambut. Di samping mengontrol ekspansi industri kelapa sawit, Negara juga terus menyalahkan pertanian lahan berpindah yang sering dikenal sebagai Sonor, yang sering disebut sebagai faktor utama dari rusaknya ekosistem gambut sehubungan dengan praktik pembakaran hutan. Ada dua gap yang diungkapkan, pertama, Cetak Sawah telah diusulkan menjadi negasi dari diferensiasi sosial yang sudah ada. Kedua, Cetak Sawah telah diprediksi sebagai alat untuk mengeksklusi petani.   Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/216 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Ciptaningrat Larastiti

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/217 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.217 doi dc Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Mujiburohman, Dian Aries Abstrak: This paper aims to examine the potential problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL) as the government's priority agenda to establish land registration throughout Indonesia. This study uses a normative legal research approach by analyzing the legislation related to land registration, especially PP. 24 of 1997 concerning Land Registration and Ministerial Regulation ATR/Ka. BPN No. 12 of 2017 as amended by Ministerial Regulation No. 6 of 2018. The potential of this problem relates to the issue of tax and income tax payable, human resources, facilities and infrastructure, issues absentee land, maximum excess of land ownership, abandoned land, announcement of physical and juridical data, and problems of application of the principles of contradictoire delimitation. The potential of this problem is described and is given alternative solutions on the implementation of PTSL. Alternative solution is by strengthening the regulation of PTSL in the form of Government Parliament (PP), either by revising PP. 24 of 1997 and by forming a separate PP on PTSL by clarifying the outlined problems. Intisari: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran sistematik lengkap (PTSL) sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelengarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Kajian ini mengunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, khususnya PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 12 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permen No. 6 Tahun 2018. Potensi permasalahan ini berkaitan dengan masalah biaya Pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Potensi masalah ini di diskripsikan dan diberikan aternatif solusi dalam pelaksanaan percepatan PTSL. Aternatif solusinya adalah dengan cara memperkuat regulasi PTSL dalam bentuk Paraturan Pemerintah (PP) baik dengan cara merevisi PP No. 24 Tahun 1997 maupun dengan membentuk PP tersendiri mengenai PTSL yang pada pokoknya pengaturan isi-nya salah satunya memperjelas permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas.   Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/217 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Dian Aries Mujiburohman

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/218 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.218 doi dc Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil Pinuji, Sukmo Suhattanto, Muh Arif Arianto, Tjahjo Abstract: Small island land resource management has specific characteristic, differ from its main island, due to its geographical characteristic. Moreover, small Island is also vulnerable due to climate changes. Located on Sumenep District, East Java, Masalembu is one of the example of inhabited small island in Indonesia, represent the dynamic and land use management in small island area. This research use DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, and responses) method to capture those dynamics. The results show that the dynamics of land use and utilization in Masalembu are described as follow: (i) land use and utilization activities are highly influenced by economic growth, climate change due to the fluctuation of marine products, and population growth; (ii) climate change, together with exploitation of marine resources, resulting the decrease of marine products, thus drive the population to start and to cultivate the land for improving their income. In the long run, land products from agriculture and farming sectors become competitive commodities beside fisheries; (iii) the absence of zonation, strategic, and action plans on land use and utilization control giving the consequences of unstructured, unplanned, and unsustainable land use and utilization Intisari: Pengelolaan sumberdaya tanah di pulau kecil memiliki ciri khusus yang berbeda dengan pulau induk, terkait karakteristik geografisnya. Selain itu, pulau kecil juga memiliki kerentanan terhadap fenomena perubahan iklim. Masalembu, merupakan salah satu contoh dari ribuan pulau kecil berpenghuni di Indonesia yang dapat mewakili gambaran dinamika pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah pulau kecil. Penelitian ini menggunakan metode DPSIR (drivers, pressures, states, impacts, dan responses) untuk menangkap gambaran dinamika tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penggunaan dan pemanfaatan lahan di Pulau Masalembu dapat dilihat sebagai berikut: (i) aktivitas penduduk atas tanah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim yang menyebabkan pasang surutnya hasil perikanan laut, dan pertumbuhan penduduk baik yang terjadi karena kelahiran maupun migrasi; (ii) perubahan iklim serta eksploitasi sumberdaya laut yang berlebihan sehingga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan tanah sebagai alternatif penghasilan, yang kemudian beralih menjadi komoditas unggulan, serta (iii) tidak adanya rencana zonasi dan rencana strategis penggunaan dan pemanfaatan tanah membuat pola-pola penggunaan dan pemanfaatannya menjadi tidak terstruktur dan terencana, serta tidak memenuhi prinsip sustainability. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/218 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Sukmo Pinuji, Muh Arif Suhattanto, Tjahjo Arianto

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/219 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.219 doi dc Krisis Demi Krisis di Indonesia: Melampaui Kegagalan dan Kemujuran Pandoyo, Adhi Abstrack :We cannot have Love without Lovers”, kalimat ini muncul di salah satu kritik Edward Palmer Thompson dalam bukunya yang fenomenal: The Making of The English Working Class (Thompson, 1963: 9). Bagi Thompson, kalimat tadi menganalogikan bahwa akan tidak adil apabila menulis sejarah tanpa menulis “pengalaman” manusia, sebab berarti menghilangkan pelaku/ agency dari takdir materialnya. Dalam hal ini, rupanya sejarah buruh di Inggris kala itu kerap ditulis oleh para sejarawan ekonomi tanpa kehadiran buruh, artinya sekedar menjelaskan buruh sebagai kelompok tenaga kerja maupun data-data statistik belaka. Keresahan terhadap determinisme structure dalam kajian sejarah ekonomi yang memarginalisasi agency, menjadi alibi yang juga mengilhami antologi sejarah pengalaman krisis dalam buku ini. Lebih jauh, kedua editornya: Benjamin White dan Peter Boomgaard menyebut bahwa bunga rampai ini berhasrat menjadi Etnografi-Sejarah Komparatif tentang Krisis Ekonomi Indonesia (hlm. viii), kendati diakui keduanya bahwa penelitian yang terhimpun masih belum bisa menjawab banyak pertanyaan yang diajukan (hlm. 330), bahkan adanya keterbatasan atau kesulitan data statistik (hlm. 116). Meleset sampai Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/219 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Adhi Pandoyo

oai:ojs.jurnalbhumi.stpn.ac.id:article/221 2022-03-22T18:23:53Z JB:ART

nmb a2200000Iu 4500 "180819 2018 eng " 2580-2151 2442-6954 10.31292/jb.v4i1.221 doi dc Pengantar Redaksi Luthfi, Ahmad Nashih Pada edisi kali ini, Jurnal Bhumi menghadirkan 8 (delapan) artikel terpilih. Artikel pertama adalah karangan Noer Fauzi Rachman (2018) yang menyediakan debat teori pembangunan dan perluasan kapitalisme, termasuk di dalamnya melalui kebijakan desentralisasi/otonomi daerah dan efeknya. Telaah teori ini bermanfaat di dalam memahami hubungan antara pemisahan ruang, tanah, tenaga kerja, dan reproduksi kapital. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2018-08-19 00:00:00 application/pdf https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/221 BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan; Vol. 4 No. 1 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan eng Copyright (c) 2018 Ahmad Nashih Luthfi 518bc1e993e0bde439063f8fafa06f92