Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)

Asih Retno Dewi(1*), Sutaryono Sutaryono(2), Alifia Nurhikmahwati(3)

(1) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(2) STPN
(3) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan
(*) Corresponding Author

Abstract


Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The findings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.

Intisari: Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seringkali terkendala masalah pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah tersebut cenderung lebih kompleks bila mengenai tanah ulayat. Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat pada proyek Jalan Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman beserta alternatif solusinya. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Beberapa temuan penelitian antara lain permasalahan besarnya ganti kerugian, status objek tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/terdampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan detil, sosialisasi dan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan masyarakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah. Terkait penilaian ganti kerugian untuk tanah ulayat perlu dirumuskan indikator penilaian pada Standar Penilaian Indonesia yang mengakomodasi biaya sosial dan biaya adat.

Kata kunci: Pengadaan tanah, tanah ulayat, Padang Pariaman.


Keywords


Land acquisition, communal land, Padang Pariaman

Full Text:

PDF

References


Dewi, AR 2019, 'The application of fair replacement values in land acquisition: Indonesian Values Standards 2014/2018', Proceedings of the international seminar: Intergrated agrarian land and spatial planning policies for sustainable development, STPN, Yogyakarta.

Dewi, NLGMP 2017, 'Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada STPN, Yogyakarta.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN 2018, 'Evaluasi Progres Pengadaan Tanah PSN dan Non PSN', Materi Kuliah Umum di STPN Yogyakarta, 6 November 2018.

Hamdani, T 2020, ‘Terganjal lahan proyek tol Padang Pekanbaru dimulai dari Bangkinang’, Detik.com, diakses 1 Maret 2020, https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4875187/terganjal-lahan-proyek-tol-padang-pekanbaru-dimulai-dari-bangkinang

Haris, A. 2005, ‘Pengaruh penatagunaan tanah terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur dan ekonomi’, Perencanaan Pembangunan, pp. 52–62.

Ismi, H. 2012, ‘Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional’, Jurnal Ilmu Hukum Riau. Riau University, 3(01).

Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman 2019, Laporan Progress Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kantah Padang Pariaman : 2019, BPN, Padang Pariaman.

Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (KPSPI-MAPPI) 2018, Standar Penilaian Indonesia.

LBH Bandung 2017, Hak Asasi Manusia, bab yang hilang dalam cerita pembangunan, Bandung.

Mumpuni, R., Koeswahyono, I. and Syafaat, R. 2017, ‘Peran serta Ondofolo dalam ganti rugi tanah untuk kepentingan umum yang berkeadilan’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), pp. 64–74.

Pablo, S 2019, ‘Dalam 4 tahun, Jokowi kebut bangun 16 infrastruktur ini!, Consumer News and Business Channel Indonesia, 17 February 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190217131131-4-55953

Pinuji, S dan Dewi, AR 2019, ‘Tanah adat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: dalam konteks internasional dan implementasi di level nasional’, Prosiding pada Seminar Nasional Tanah Adat, STPN, Yogyakarta.

Setiowati, Martanto, R, & Kistiyah, S 2019, 'Urgensitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan permasalahan pengadaan tanah', dalam Luthfi, AN dan Utami, W (ed), Himpunan policy brief: permasalahan dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.

Srinivasu, B. and Rao, P. S. 2013, ‘Infrastructure development and economic growth: Prospects and perspective’, Journal of business management and Social sciences research, 2(1), pp. 81–91.

Sudibyanung, Widarbo, K & Mustofa, FCDW 2019, 'Permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar dan skala kecil serta solusinya di Daerah Istimewa Yogyakarta’, dalam Suyudi, B, Luthfi, AN dan Dewi, AR (ed), Penguatan kelembagaan dalam kebijakan pertanahan yang responsive, hasil penelitian sistematis dan strategis STPN tahun 2019, STPN Press, Yogyakarta.

Sufriadi, Y. 2011, ‘Penyebab sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bengkulu)’, Jurnal Fakultas Hukum UII. Islamic University of Indonesia, 18(1), pp. 42–62.

Sumardjono, MSW 2008, Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

__________________ 2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suntoro, A 2019, ‘Assessment of compensation in land acquisition for public interest: human rights perspective’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan vol. 5, no. 1 Mei 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.316.

Sutaryono 2018, 'Penyiapan dokumen perencanaan pengadaan tanah', Modul Pelatihan LARAP, World Bank, UGM, dan STPN, 17-21 Desember.

_________ 2019, 'Studi perencanaan pengadaan tanah kunci sukses pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur', Prosiding seminar nasional geografi II: Pemanfaatan big data dalam pengembangan keilmuwan geografi, Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.

Yusuf, H 2016, Memahami nilai penggantian wajar penilaian terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum (berdasarkan standar penilaian Indonesia), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.454

Article metrics

Abstract views : 41 | views : 30

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Asih Retno Dewi, Sutaryono Sutaryono, Alifia Nurhikmahwati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats