PENTINGNYA PETA DESA

Authors

  • Fisko Fisko

DOI:

https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.42

Keywords:

Village map, Participative Mapping.

Abstract

Abstract: The making of Village Boundary Map is mandated by the Law No 6 0f 2014 on Village. The map of Village Boundaryshould not only present the boundary of the area but should also present the data and information included in the village..Theactivity of listing done by P4T should result a village map.. The implementation of the activity is suggested to change—that isby applying the participatory Mapping Model. There should be a comprehensive understanding of society, the Local Government,together with the ministry of ATR/BPN on a Village map as the map will show not only parcels of lands but also potentialof land as well as problems related to the existence of lands. This will make us aware of the importance of a village map. Themodel will also benefit the ministry of ATR/BPN. One the benefits are that the map presents objects of Agrarian reform of 9million hectares of within 2015- 2019.Keywords: Village map, Participative Mapping.Abstrak: Pembuatan Peta Batas Wilayah Desa merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PetaBatas Wilayah Desa seyogyanya tidak hanya menyajikan batas wilayah desatetapi juga menyajikan data dan informasi yang adadalam desa tersebut.Kegiatan inventarisasiP4T merupakan kegiatan pertanahan yang salah satu hasilnya adalah Peta Desa.Pelaksanaan kegiatan inventarisasi P4T kedepan disarankan diubah dengan menerapkan Model Pemetaan Partisipatif. Partisipasimasyarakat, Pemerintah Daerah bersama Kementerian ATR/BPN akan Peta Desa yang komprehensif dan berdayaguna karenamenyajikan batas wilayah desa plus data dan informasi P4T setiap bidang tanah serta kondisi, potensi dan permasalahan yangada dalam desa tersebut.Dengankondisi seperti ini, kita akan menyadari betapa pentingnya Peta Desa. Bagi Kementerian ATR/BPN, model kegiatan seperti ini mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah menyediakan potensi obyek ReformaAgraria sebanyak 9 juta hektar sesuai RPJMN Bidang Pertanahan 2015-2019.Kata kunci: Peta Desa, Pemetaan Partisipatif

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bambang S. Widjarnako 2006, Manajemen pertana-han berbasis masyarakat, Kantor WilayahBPN Provinsi Jawa Tengah.

Direktorat Landreform 2014, Petunjuk pelaksanaankegiatan landreform, BPN RI.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 2015, Pre-sentasi kerangka RPJMN 2015-2019 bidangpertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Joyo Winoto 2008, Land for justice, welfare,sustainability and social harmony, BPN RI.

Silalahi, S.B. 2004, Peta perjalanan UUPA, PidatoPengukuhan Guru Besar dalam Bidang IlmuTanah, Ilmu Sumber Daya Fisik Wilayah danTata Guna Tanah, Manajemen Pertanahan,UNB, Bogor.

Sulaiman Daud 2012, Pemetaan partisipatif,http://www.academia.edu/3647639/ Pemetaan-Partisipatif.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

Articles