ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGADAAN TANAH

Dian Aries Mujiburohman(1*)

(1) Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
(*) Corresponding Author

Abstract


The paper is aimed at studying the land acquisition as seen from the human right perspective. The values of human
right should be the basis of the development as this is closely related to human right. Nilai-nilai dasar HAM harus mendasari
pembangunan, karena terkait erat antara pembangunan dan HAM. The society, having been affected by the development, should
get a more prosperous life than the condition prior to the development process or at least they have similar condition as compared
to the situation before the land acquisition process takes place. . The activity should also protect people’s prosperity so that they
do not get poorer.. Some consideration should taken in land acquisition. First, the loss of income due to the loss or decrease of
lands. Second, the loss of jobs both temporary or permanent. Third, social unhappiness due to the loss of kinship relation. Forth,
the loss of nucleus family relation. This might affect the socio-seconomic statu inc ome.

Key words: Human right, public inetrest, land acquisition.


Keywords


land

Full Text:

PDF

References


Buhaerah, Pihri dkk. 2014. Kajian MP3EI Dalam

Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ismail, Nurhasan. 2011. “Hukum Prismatik: Kebutuhan

Masyarakat Majemuk Sebuah

Pemikiran Awal.” Pidato Pengukuhan Guru

Besar Pada Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada, 12 Desember 2011 di Yogyakarta.

Komisi Hukum Nasional RI. 2012. Kebijakan Keberpihakan

Hukum Suatu Rekomendasi,

Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Mahfud MD, Moh. 2013. Kompleksitas dalam Politik

Hukum Agraria, Kata Pengantar dalam

Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria,

Jakarta:Konstitusi Press.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum

Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Sihombing, Irene Eka. 2011. “Budaya Dalam

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”.

Dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan

Seputar Hukum Tanah Nasional, Suatu

Pendekatan Multidispliner. Kumpulan

Tulisan Dalam Rangka Memperingati 60

Tahun Prof. Aries Sukanti Hutagalung.Badan Penerbit FHUI.

Soehino. 1985. Hukum Tata Negara: Negara

Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Yogyakarta: Liberty.

Soemantri, Sri. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata

Negara, Bandung: Alumni.

Sumardjono, Maria S.W. 2009. Tanah dalam

Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,

Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

____, 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi

dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku

Kompas.

Tauhid, Mohchammad. 2009. Masalah Agraria

Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran

Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN

Pres.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang

Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-

Benda Yang Ada Diatasnya (LN 1961/288; Tln

No. 2324, Lembaran Negara Dan Tambahan

Lembaran Negara Tahun 1961).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3451)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 35).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 223).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan

Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda

Yang Ada Di Atasnya.




DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v0i40.194

Article metrics

Abstract views : 750 | views : 432

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Dian Aries Mujiburohman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats