RUU PERTANAHAN: ANTARA MANDAT DAN PENGINGKARAN TERHADAP UUPA 1960

Gunawan Gunawan(1*)

(1) Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice).
(*) Corresponding Author

Abstract


The sense of agrarian term covers the surface of the earth (land ). The land law ought to refer to the agrarian law. The
planning of land constitution should also refer to the Constitution No. 5, 1960 on Basic Agrarian Law. Whether the planning
of land constitution opposes the Basic Agrarian Law can be verified by the question on how far the above planning is made.
This was mandated by the Basic Agrarian Law.

Keywords: land law, right on land, land jurisdiction


Keywords


and law, right on land, land jurisdiction

Full Text:

PDF

References


Buku dan Artikel

Boedi Harsono, (1999), Hukum Agraria Indonesia,

Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya, Jilid

Hukum Tanah Nasional, Penerbit Jambatan,

Jakarta, Edisi 2008.

Gunawan, (2007), Right to Food: From Justicibiality

to Agraria Reform, PBHI dan University

of Oslo Norway, Jakarta.

Gunawan, (2011), Pergulatan Kekayaan Alam

untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat,

Bulletin Asasi Edisi Intervensi Terhadap

Legislasi, Elsam, Jakarta.

Gunawan, (27 September 2011), Batas Waktu

Presiden Laksanakan Pembaruan Agraria,

Sinar Harapan, Jakarta.

Gunawan, (11 April 2014), Reforma Agraria Pasca

SBY, Harian Kompas, Jakarta.

Sudargo Gautama, (1973), Tafsiran Undang-

Undang Pokok Agraria, Tjetakan Ke-4,

Penerbit Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapam MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya

Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang

Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang No. 21 tahun 1964 tentang

Pengadilan Landreform.

Undang-Undang Nomor 57 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Tahun 1999 tentang Kehutanan

menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal Undang-Undang nomor

Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,

serta.

Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan

Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Nasional Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan

Konflik Pertanahan.

Dokumen Hukum

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-V/

, Perkara Nomor 22/PUU-V/2007,

Perihal Pengujian Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal terhadap Undang-

Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan

Putusan (VI), Jakarta, Selasa, 25 Maret 2008.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 3/PUUVIII/

, Pengujian Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi (13/02/2013), Risalah

Perkara Nomor 50/PUU-X/2012 Perihal

Pengujian Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum,

Acara Pengucapan Putusan, Jakarta.

RUU Pertanahan, http://www.dpr.go.id/id/ruu/

Korpolkam/Komisi2/175/RUU-tentang-

Pertanahan.




DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.183

Article metrics

Abstract views : 794 | views : 587

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Gunawan Gunawan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats